JawaPos.com – Pemerintah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan seluruh persyaratan administrasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebelum September 2026.

Pasalnya, pada bulan tersebut angsuran pertama pembiayaan PT Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah memasuki jatuh tempo.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (23/7).

"Nanti September akan jatuh tempo pertama ya untuk angsuran dari Agrinas Pangan kepada Himbara, kan selama ini minjam, September," ujarnya.

Karena itu, lanjut Zulhas, pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi dan validasi rampung pada Agustus.

Setelah diverifikasi dan divalidasi, hasilnya akan disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum Menteri Keuangan dapat mencairkan pembayaran kepada Himbara.

Baca Juga: Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Belum Dapat Kabar Terkait Penempatan Manajer

"Oleh karena itu, segala persyaratan verifikasi dan validasi nanti setelah validasi verifikasi disampaikan dengan BPKP baru bisa dibayar oleh Menteri Keuangan, baru Menteri Keuangan nanti transfer ke Himbara ya jatuh tempo September," jelasnya.

Zulhas menegaskan pemerintah tengah bekerja keras agar seluruh dokumen selesai sebelum batas waktu tersebut.

"Kami juga bekerja keras tadi melaporkan agar Agustus ini semua persyaratan sudah selesai sehingga sebelum September dana angsuran pertama Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih bisa dibayar ke Himbara," ucapnya.

Ia juga memperkirakan sekitar 25.000 koperasi sudah dapat beroperasi pada September. Adapun hingga akhir tahun, jumlahnya ditargetkan mencapai 35.862 unit.

Terkait dukungan TNI dan Polri, Zulhas menegaskan keterlibatan tersebut merupakan bagian dari dukungan lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan distribusi berbagai program pemerintah berjalan melalui Kopdes Merah Putih.

"Semua pihak mendukung, tidak hanya TNI Polri, seluruh kementerian karena bansos itu ada Mensos, pupuk itu ada dari BUMN, ada bantuan-bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian, ada gas melon dari SDM. Oleh karena ditegaskan kembali harus didukung penuh itu," tandasnya.