JawaPos.com - Akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik capaian inklusi keuangan yang telah mendekati 90 persen, masih terdapat persoalan besar yang dinilai dapat menghambat dampak ekonomi yang lebih luas, yakni rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai sekitar 90 persen. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan sekitar 25–30 persen antara inklusi dan literasi keuangan. Di sektor teknologi finansial (fintech), tingkat literasi bahkan baru mencapai 13 persen, sementara inklusinya berada di angka 36 persen.
Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam diskusi panel bertajuk Infrastructure, Investment, Impact: Building Inclusive Financial Ecosystems dalam rangkaian The 2026 Asia Grassroots Forum. Para pembicara menilai bahwa perluasan akses layanan keuangan saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa dibarengi edukasi, pendampingan, akses pasar, serta infrastruktur digital yang memadai.
Baca Juga: 14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014–2019 sekaligus Komisaris Utama Amartha Rudiantara menegaskan, keberhasilan inklusi keuangan harus diukur dari kemampuan masyarakat mengelola keuangan secara sehat, bukan sekadar memiliki akses terhadap layanan keuangan.
“Inklusi keuangan saja tidak cukup. Masyarakat perlu memahami cara mengelola keuangan secara bijak, bukan sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan,” ujar Rudiantara di Jakarta.
Menurut Rudiantara, pendekatan literasi keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang dilayani. Khusus di wilayah pedesaan, pendampingan langsung masih menjadi faktor penting dalam membangun perilaku keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Baca Juga: KDM Minta Kelas Menengah Atas Belanja di Pedagang Keliling dan Warung Sekitar
Dia menjelaskan, sebagian besar pelaku usaha mikro di daerah masih membutuhkan edukasi dan bimbingan agar mampu memanfaatkan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Perempuan Jadi Motor Penguatan Ekonomi Akar Rumput
Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi, terutama di tingkat komunitas dan keluarga.
Menurut dia, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi dampak perubahan iklim, krisis pangan, hingga tekanan ekonomi rumah tangga. Karena itu, strategi pembangunan ekonomi harus memberikan ruang lebih besar bagi pemberdayaan perempuan melalui akses lahan, pendidikan, pelatihan, hingga pembiayaan usaha.
“Salah satu program yang diselenggarakan Kementerian PPPA adalah Kebun Pangan Perempuan, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan lahan dan penguatan komunitas perempuan. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan agar lebih berdaya secara ekonomi,” ujar Veronica.
Dia menilai penguatan kapasitas perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
UMKM Dinilai Lebih Membutuhkan Pasar Sebelum Modal
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020–2024 Sandiaga Uno menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan skala bisnis mereka. Menurut Sandiaga, terdapat tiga kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar pelaku usaha akar rumput dapat berkembang, yaitu akses pendidikan, akses pasar, dan akses pembiayaan.
Baca Juga: Prabowo Ingin Perluas Tenaga Kerja Indonesia ke Jerman di Sektor Industri Teknologi
“Tahap awal, akses pasar sering kali menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan pembiayaan, karena pelaku usaha kecil perlu memastikan produknya dapat terserap oleh pasar. Untuk itu, edukasi keuangan sangat penting agar pelaku usaha kecil tidak terjebak pada skema pembiayaan yang tidak sehat,” ujar Sandiaga.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam memahami pasar dan mengelola keuangan secara tepat. Di sisi lain, transformasi digital dinilai perlu mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat yang menjadi pengguna layanan.
President Director Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan, masih banyak masyarakat yang mengandalkan bantuan agen untuk melakukan transaksi dasar seperti transfer dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan keuangan digital harus dirancang sesederhana mungkin agar dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Usulkan Anggaran Rp 815,56 Miliar untuk Konversi Kompor Listrik
“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan agen untuk melakukan transaksi sederhana seperti transfer dana. Hal ini menunjukkan bahwa produk digital perlu dirancang sesuai dengan kemampuan, kebiasaan, dan keterbatasan pengguna,” kata Tigor.
Menurut Tigor, pembentukan kebiasaan menabung juga menjadi fondasi penting dalam membangun kesehatan keuangan masyarakat dalam jangka panjang.
Infrastruktur Internet Menentukan Produktivitas Ekonomi Digital
Direktur dan Chief Information Technology Officer PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk Yessie D. Yosetya menambahkan, pemerataan konektivitas digital menjadi faktor penting dalam memperluas manfaat ekonomi digital. Masih terdapat sejumlah wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang menghadapi keterbatasan akses internet. Padahal, konektivitas merupakan fondasi utama agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan, pendidikan, hingga peluang ekonomi berbasis digital.
Baca Juga: Empat Jagoan Himbara Mengamuk, IHSG Ditutup Dilevel 6.254
“Masih terdapat titik-titik wilayah di Indonesia yang belum memiliki konektivitas memadai, terutama di daerah 3T. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi pondasi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital,” ungkap Yessie D. Yosetya.
Yessie menjelaskan bahwa pemanfaatan internet umumnya berkembang melalui tiga tahap, yaitu hiburan, peningkatan pengetahuan, dan produktivitas. Karena itu, masyarakat perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital secara lebih produktif guna meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.
Para panelis sepakat bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Akses terhadap layanan keuangan, pasar, pembiayaan, maupun internet harus dibarengi dengan edukasi, pendampingan, penguatan teknologi, dan pemberdayaan berbasis komunitas.
Dengan ekosistem yang terintegrasi, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Investor Global Makin Lirik Indonesia, Presiden Prabowo Minta Peluang Investasi segera Dieksekusi