JawaPos.com - Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, performa ekspor Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Di sisi lain, kenaikan inflasi serta pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius agar momentum pertumbuhan tetap terjaga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia selama periode Januari–April 2026 mencapai USD 92,15 miliar atau tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada April 2026, pertumbuhan ekspor bahkan melonjak hingga 21,98 persen secara tahunan.

Baca Juga: Prasasti: DSI jadi Instrumen Atasi Kebocoran Rp 15.980 Triliun Ekspor SDA

Kenaikan tersebut ditopang oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 29,07 persen serta produk-produk hilirisasi, termasuk ekspor nikel olahan ke Tiongkok yang meningkat 73,6 persen dan crude palm oil (CPO) yang naik 20,4 persen.

Namun, pada saat yang sama inflasi pada Mei 2026 tercatat meningkat menjadi 3,08 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan April yang berada di level 2,42 persen. Angka tersebut kembali menembus batas 3 persen sehingga memunculkan sejumlah catatan terkait stabilitas ekonomi ke depan.

Board of Experts Prasasti, Halim Alamsyah, menilai pertumbuhan ekspor yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh pelemahan rupiah, tetapi juga menunjukkan respons positif dari sektor manufaktur dan kebijakan hilirisasi yang selama ini dijalankan pemerintah.

Dia menegaskan, bahwa akselerasi ekspor pada April yang melonjak hampir 22 persen, dan kenaikan ekspor nikel olahan ke Tiongkok hingga 73 persen merupakan kabar yang layak disyukuri. Menurutnya, hasil ini merupakan bukti hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan kita harapkan juga menambah pasokan devisa justru ketika surplus dagang kita sedang menipis.

Baca Juga: Belum lewat DSI, Pelaku Usaha Masih Bisa Ekspor Sendiri Komoditas Strategis selama Masa Transisi

“Prasasti juga melihat bahwa Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan langkah strategis yang baik untuk terus mendorong ekspor dan memupuk devisa negara. Namun hal itu tentu memerlukan langkah lanjutan yang cepat dan tepat agar kita tidak kehilangan arah dan momentum perbaikan kondisi ekonomi kita dewasa ini,” ujar Halim.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut mengingatkan bahwa meningkatnya tekanan inflasi perlu dicermati secara serius. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat konflik Iran dan Amerika Serikat, faktor pangan bergejolak (volatile food), serta depresiasi rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Karena itu, pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar menjadi pekerjaan penting yang membutuhkan koordinasi erat antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan.

Dia menjelaskan bahwa strategi pemerintah untuk terus mendorong kegiatan ekonomi akan diuji oleh pasar dengan kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.

“Langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan valas di dalam negeri dan koordinasi kebijakan makroekonomi untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia dilihat oleh pelaku ekonomi sebagai suatu hal yang amat kritikal di tengah ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty) yang tinggi dewasa ini. Jangan sampai langkah-langkah yang diambil justru menambah ketidakpastian itu sendiri. Bagi pelaku ekonomi, kredibilitas kebijakan menuntut adanya kejelasan sasaran, insentif yang terarah, serta pelaksanaan yang konsisten,” tukas Halim.