JawaPos.com - Perempuan pelaku usaha ultra mikro dinilai menjadi kelompok paling rentan menghadapi dampak perubahan atau krisis iklim. Mulai dari penurunan pendapatan, gangguan produksi, hingga terbatasnya akses terhadap teknologi dan pembiayaan hijau. Di sisi lain, perempuan justru memegang peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
Isu tersebut menjadi sorotan dalam EmPower National Forum 2026 bertajuk Scaling-Up Women’s Access to Finance for Climate Action yang digelar KUMPUL bersama UN Women dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Forum ini mempertemukan lebih dari 100 peserta dari pemerintah, lembaga pembiayaan, organisasi pembangunan, akademisi, sektor swasta, hingga komunitas wirausaha perempuan untuk membahas tantangan dan peluang pembiayaan iklim yang inklusif gender di Indonesia.
Baca Juga: Cari Supplier Tangan Pertama? EASTFOOD 2026 Surabaya Jadi Ajang Wajib Pelaku Bisnis F&B
Pembahasan utama dalam forum ini menyoroti masih lebarnya kesenjangan akses perempuan terhadap sumber daya produktif dan pembiayaan, padahal mereka memiliki kontribusi besar dalam sektor pangan dan ekonomi lokal.
Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan perempuan menghasilkan sekitar 60–80 persen pangan di negara berkembang, tetapi hanya menguasai kurang dari 20 persen kepemilikan lahan. Ketimpangan tersebut dinilai memperburuk kerentanan perempuan saat krisis iklim terjadi.
Head of Programmes UN Women Indonesia Dwi Yuliawati mengatakan, pemberdayaan perempuan bukan hanya isu sosial, tetapi strategi ekonomi yang terbukti efektif dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim.
Baca Juga: PT Xacti Indonesia Depok Tutup, 350 Karyawan Terkena PHK
”Studi telah memperlihatkan bahwa, apabila perempuan mendapat kendali lebih besar atas sumber daya produktif, maka akan menghasilkan dampak yang jauh lebih luas. Ini bukan sekadar retorika, melainkan bukti bahwa memberdayakan perempuan adalah strategi ketahanan yang paling efisien secara ekonomi,” ujar Dwi.
Program EmPower sendiri merupakan inisiatif UN Women dan UNEP yang didukung Pemerintah Selandia Baru, Jerman, Swedia, dan Swiss untuk memperkuat aksi iklim responsif gender di kawasan Asia Pasifik. Di Indonesia, program tersebut berfokus pada penguatan peran perempuan dalam aksi iklim, keterlibatan dalam pengambilan keputusan lingkungan, hingga pengembangan mata pencaharian tangguh iklim melalui akses pembiayaan hijau.
Implementasi program dimulai melalui proyek percontohan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada 2025, lalu diperluas ke Jawa Barat dan Jawa Timur pada awal 2026. Dalam pelaksanaannya, perempuan pelaku usaha ultra mikro diperkenalkan dengan teknologi cerdas iklim atau climate-smart technology yang dinilai mampu membantu mereka beradaptasi terhadap dampak perubahan cuaca.
Hingga kini, lebih dari 6.000 perempuan pelaku usaha ultra mikro telah mendapatkan pelatihan dan akses pembiayaan melalui kerja sama dengan PNM lewat Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Program tersebut juga memperkenalkan empat jenis teknologi cerdas iklim dan melatih 21 pelatih lokal di sejumlah wilayah implementasi seperti Sulamu di NTT, Suralaga di NTB, Dampit di Malang, serta Cibodas di Bandung.
EVP Development Service Management PNM Razaq Manan Ahmad menjelaskan, perubahan iklim mulai berdampak langsung terhadap stabilitas usaha perempuan kecil di berbagai daerah.
”Kami melihat bahwa perubahan iklim membuat usaha perempuan semakin rentan dan pendapatannya tidak menentu. Karena itu, PNM mulai mendorong layanan keuangan yang lebih responsif terhadap risiko iklim, sekaligus membangun kemitraan agar perempuan pelaku usaha memiliki akses pada pengetahuan dan teknologi adaptasi untuk menjadi lebih tangguh,” ungkap Razaq.
Selain diskusi panel dan fireside chat, forum ini juga menampilkan pengalaman perempuan pelaku usaha yang mulai mengadopsi teknologi cerdas iklim dalam aktivitas ekonominya sehari-hari. Founder & Chairperson KUMPUL Faye Wongso menilai, perempuan seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat program iklim, melainkan sebagai aktor utama dalam proses adaptasi dan penguatan ekonomi komunitas.
”Perempuan bukan hanya penerima manfaat dari program iklim, tetapi juga pemimpin dalam adaptasi iklim. Kami secara aktif menguji dan membuktikan model bisnis yang berhasil, sekaligus mengidentifikasi mekanisme de-risking yang paling efektif untuk membawa solusi-solusi ini dari bisnis yang terisolasi menjadi sistem yang benar-benar dapat berkembang dalam skala besar,” tutur Faye.