Terkait Kebijakan Ekspor SDA Strategis Satu Pintu, Begini Respons SPKS

JawaPos.com - Rencana pemerintah mewajibkan ekspor kelapa sawit melalui satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai memicu keresahan di kalangan petani sawit. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah daerah sentra produksi turun drastis hanya dalam beberapa hari terakhir.

Penurunan harga terjadi di berbagai wilayah penghasil sawit nasional. Petani mengaku harga TBS anjlok hingga menyentuh level Rp 1.000 sampai Rp 1.500 per kilogram.

Yakobus Hariyanto, petani sawit asal Sintang, Kalimantan Barat, mengatakan harga TBS di wilayahnya turun sekitar Rp1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram hanya dalam waktu dua hari terakhir.

Sementara itu, Supriyadi, petani sawit dari Mamuju, Sulawesi Barat, menyebut harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp 2.800 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp 1.000 per kilogram.

Keluhan serupa juga datang dari Labuhanbatu, Sumatera Utara. Parlindungan Sitorus mengungkapkan harga TBS di daerahnya juga mengalami penurunan hingga Rp1.500 per kilogram.

Tak hanya harga yang turun, para petani juga mulai khawatir karena sejumlah pabrik disebut mengurangi bahkan menghentikan sementara pembelian TBS. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan karena sawit merupakan komoditas yang harus segera dijual dan tidak bisa disimpan terlalu lama.

“Petani sekarang panik karena harga TBS turun sangat cepat hanya dalam hitungan hari sampai di level Rp1.500 per kilogram. Banyak perusahaan juga mulai wait and see, bahkan menghentikan pembelian sementara. Dengan produksi sawit rakyat yang sangat besar, kerugian petani bisa mencapai miliaran rupiah setiap harinya,” kata Yakobus.

Ketua SPKS Sabarudin menilai penurunan harga yang terjadi secara cepat merupakan respons negatif pasar terhadap rencana tata niaga ekspor satu pintu yang dinilai berpotensi memunculkan praktik monopsoni atau pembeli tunggal.

“Situasi memburuk setelah sejumlah perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan penjualan sementara,” ujarnya.

SPKS meminta pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan pasar dan merespons anjloknya harga TBS di tingkat petani.

“Kami mencatat kerugian petani sawit tembus puluhan miliar rupiah per hari,” kata Sabarudin.

Menurut SPKS, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi memiskinkan petani sawit karena membuka ruang terjadinya monopsoni yang dapat menekan harga TBS di tingkat petani. Dampaknya tidak hanya mengurangi pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan produktivitas kebun rakyat.

SPKS menyebut banyak petani kini mulai mempertimbangkan mengurangi bahkan menghentikan pemupukan karena khawatir harga sawit terus turun dan biaya produksi tidak lagi tertutupi. Padahal sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga.

Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, produktivitas sawit rakyat diperkirakan akan menurun dan berdampak pada pasokan sawit nasional.

“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp 1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan,” ujar Sabarudin.

SPKS juga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat program biodiesel B50. Jika produktivitas kebun rakyat turun akibat minim pemupukan dan banyak petani meninggalkan sawit, maka pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan terganggu.

Selain itu, SPKS mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan tata niaga komoditas seperti yang pernah terjadi pada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), yang dinilai menghancurkan harga cengkeh di tingkat petani pada masa lalu.

Karena itu, SPKS meminta pemerintah mengevaluasi rencana ekspor satu pintu melalui DSI sebelum situasi semakin memburuk.

“Kami berharap pemerintah mau mendengar keluhan jutaan petani di Indonesia sebelum situasinya semakin memburuk,” tutup Sabarudin.

Artikel Terkait