JawaPos.com - Tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen. Namun jutaan pelaku UMKM di Tanah Air masih menghadapi persoalan mendasar yakni pendapatan yang tidak stabil dan lemahnya ketahanan finansial rumah tangga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah akses layanan keuangan benar-benar sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akar rumput? Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inklusi keuangan Indonesia terus meningkat.
Di sisi lain, World Bank Global Findex mencatat lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia masih mengalami kesulitan memperoleh pendapatan yang stabil. Dampaknya, banyak keluarga belum mampu mengelola keuangan, menabung, hingga merencanakan kebutuhan jangka panjang secara sehat.
Baca Juga: Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus, Penumpang Kereta Tembus 393 Ribu Orang dalam Dua Hari
Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa perluasan akses layanan keuangan belum cukup untuk menciptakan ketahanan finansial yang berkelanjutan. Literasi keuangan, kemampuan mengelola risiko, hingga pendampingan usaha dinilai menjadi faktor penting yang masih perlu diperkuat.
Isu ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rangkaian Road to The 2026 Asia Grassroots Forum: Accelerating Growth, Nurturing Changemakers yang digelar Amartha Financial bersama Koalisi Ekonomi Membumi (KEM). Forum tersebut mempertemukan lebih dari 20 mitra lintas sektor, mulai dari lembaga sosial, peneliti, perusahaan, hingga perwakilan pemerintah untuk membahas pendekatan baru terkait financial health di level masyarakat akar rumput.
Chief Compliance & Sustainability Officer Amartha Aria Widyanto menilai, akses pembiayaan perlu dibarengi dengan intervensi yang lebih menyeluruh agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Klaim Rupiah Belum Sejelek Krisis 1998 Meski Sempat Sentuh Rp17.500
”Akses keuangan menjadi salah satu instrumen yang dapat mendorong UMKM untuk maju, tetapi akses keuangan perlu dibarengi dengan intervensi. Mulai dari pendampingan, edukasi, teknologi yang mudah, akses pasar, hingga kebijakan. Inilah yang mendasari Amartha mengumpulkan para mitra lintas sektor untuk bersama-sama merumuskan berbagai intervensi yang mampu mendorong ketahanan kesehatan keuangan bagi komunitas akar rumput,” ujar Aria di Jakarta.
Menurut dia, konsep financial health tidak bisa hanya diukur dari kepemilikan rekening atau akses pinjaman. Kondisi riil masyarakat, seperti penghasilan yang tidak menentu, risiko usaha, dan kemampuan mengatur pengeluaran sehari-hari, harus menjadi bagian utama dalam penyusunan indikator kesehatan finansial.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) Fito Rahdianto. Dia menilai pendekatan terhadap financial health harus lebih relevan dengan kebutuhan komunitas akar rumput agar kebijakan maupun pembiayaan yang dirancang benar-benar berdampak.
”Sebagai koalisi yang mendorong pembiayaan bagi bisnis berkelanjutan dan ekonomi restoratif, KEM melihat inisiatif Amartha sebagai langkah penting untuk membawa perspektif akar rumput ke dalam perumusan financial health. Melalui forum ini, berbagai pihak dapat menyelaraskan pandangan dan membangun pendekatan yang lebih relevan, aplikatif, serta berdampak bagi ketahanan finansial dan kesejahteraan masyarakat,” kata Fito.
Sementara itu, Analis Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia Siti Humaira menilai konsep financial health masih membutuhkan penyamaan persepsi di berbagai sektor karena implementasinya belum sepenuhnya seragam.
”Financial health memiliki cara pandang yang lebih komprehensif dalam melihat kondisi keuangan masyarakat. Namun, karena konsep ini masih relatif baru, penting untuk menyamakan pemahaman mengenai definisi serta bentuk implementasinya,” ujar Siti.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, isu ketahanan finansial dinilai semakin mendesak untuk dibahas secara kolektif. Pergeseran fokus dari sekadar inklusi keuangan menuju financial health dianggap menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Amartha akan kembali menggelar The 2026 Asia Grassroots Forum pada 3-4 Juni 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta dengan tema Enabling Growth, Elevating Financial Health.
Forum ini dijadwalkan dihadiri lebih dari 500 delegasi lintas sektor, mulai dari regulator, investor, akademisi, perusahaan teknologi, hingga komunitas akar rumput dari berbagai negara.
Baca Juga: Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp 7 Triliun, Harga Pupuk Dalam Negeri Turun 20 Persen
Chief Compliance & Sustainability Officer Amartha Aria Widyanto menegaskan, keberhasilan pembangunan sektor keuangan ke depan tidak lagi cukup diukur dari banyaknya masyarakat yang memiliki akses layanan finansial. Keberhasilan financial health tidak bisa hanya diukur dari seberapa banyak masyarakat yang telah mendapatkan akses keuangan. Lebih dari itu, harus diukur ketangguhan komunitas akar rumput dalam menghadapi berbagai risiko.
”Melalui The 2026 Asia Grassroots Forum, Amartha mengajak para pembuat kebijakan, pelaku industri, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi dalam merumuskan solusi financial health yang relevan dan dapat diimplementasikan secara luas,” ucap Aria.