JawaPos.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal Indonesia telah mencapai swasembada pangan sejak 2025 menyita perhatian publik. Pasalnya, Prabowo menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras dan jagung sejak tahun lalu.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyatakan pernyataan Prabowo atas swasembada pangan dinilai bukan klaim semata. Ia menyebut, cadangan beras nasional di Perum Bulog kini telah menembus lebih dari 5 juta ton.
"Ini bukan hanya angka besar, tetapi mencerminkan kapasitas negara dalam menjaga ketahanan pangan pada level yang belum pernah dicapai sebelumnya," kata Azis kepada wartawan, Minggu (10/5).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, pasokan beras nasional tersebut juga tidak terjadi tanpa sebab. Ia memaparkan, hingga April 2026, penyerapan gabah dan beras petani disebut telah mencapai sekitar 2,3 juta ton setara beras. Sementara produksi nasional pada 2025 meningkat menjadi sekitar 34,69 juta ton atau naik lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan stok itu dapat dilihat langsung di berbagai daerah melalui peninjauan Fraksi Partai Gerindra ke sejumlah gudang Bulog di Indonesia.
"Fakta di lapangan menunjukkan stok itu benar-benar ada. Gudang-gudang Bulog di berbagai daerah terisi, distribusi berjalan, dan penyerapan terus berlangsung," ungkapnya.
Ia menyebut, hasil peninjauan di sejumlah wilayah memperlihatkan pola yang hampir seragam. Menurutnya, stok beras di berbagai daerah relatif aman untuk enam sampai sepuluh bulan di banyak wilayah.
"Bahkan beberapa gudang sudah penuh dan memerlukan tambahan ruang penyimpanan," tutur Azis.
Azis menegaskan hal paling penting bukan sekadar jumlah stok, melainkan asal beras tersebut. Ia menilai dominasi serapan dari produksi dalam negeri menjadi penanda kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan yang nyata.
"Temuan di lapangan menunjukkan stok beras saat ini aman, kuat, dan secara dominan berasal dari hasil serapan petani dalam negeri. Ini bukan lagi sekadar klaim, tetapi kenyataan yang mulai terbentuk di lapangan," tegasnya.
Menurut Azis, selama ini Indonesia terlalu sering terjebak dalam ironi sebagai negara agraris yang tetap bergantung pada impor ketika harga mulai bergerak. Kini, kata dia, arah kebijakan mulai berubah melalui penguatan pembelian pemerintah terhadap hasil panen petani.
"Harga pembelian gabah di kisaran Rp 6.500 per kilogram bukan sekadar angka administratif. Itu adalah sinyal bahwa negara hadir menjaga keberlanjutan produksi petani," jelas Azis.
Ia menambahkan, rantai kebijakan pangan saat ini mulai tersambung dengan lebih baik. "Ketika negara membeli, petani berani menanam. Ketika petani menanam, produksi meningkat. Ketika produksi meningkat, Bulog menyerap. Ketika Bulog menyerap, stok nasional menguat," ujarnya.
Meski demikian, Azis mengingatkan bahwa swasembada pangan tidak berhenti pada tingginya cadangan beras nasional. Ia menilai tantangan terbesar tetap berada pada stabilitas harga di tingkat masyarakat.
"Rakyat tidak merasakan angka 5 juta ton. Rakyat merasakan harga di warung. Karena itu distribusi dan rantai pasok harus berjalan cepat dan efisien," urainya.
Lebih lanjut, Azis pun menegaskan capaian tersebut harus tetap dijaga di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga regenerasi petani. Namun demikian, ia menilai fondasi swasembada pangan saat ini mulai terlihat nyata.
"Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, swasembada beras tidak lagi hanya terdengar sebagai slogan. Fondasinya mulai terlihat, dengan angka yang nyata, gudang yang terisi, serta petani yang perlahan kembali percaya," pungkasnya.