JawaPos.com — Pemerintah memastikan harga beras nasional tetap terkendali dan akan terus dijaga fluktuasinya. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 4,36 persen. Namun, jika dibandingkan dengan komoditas lain dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau, beras hanya berada di urutan ke-28 dari 40 komoditas penyumbang inflasi. Sementara itu, kol putih atau kubis mencatat inflasi tertinggi sebesar 25,47 persen, disusul ikan dencis sebesar 17,09 persen.
Meski andil beras terhadap inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,60 persen dan menjadi yang tertinggi kedua, angka tersebut dinilai masih relatif kecil dibandingkan total inflasi kelompok tersebut yang mencapai 3,06 persen. Adapun kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil 0,90 persen terhadap inflasi umum tahunan sebesar 2,42 persen.
"Lihat inflasi pangan (bulanan), itu kan deflasi. Dulu Itu beras itu penyumbang inflasi utama. Sekarang tidak lagi, makanya kita jaga. (Harga) beras kita stabilkan, itu yang benar," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian di Jakarta (6/5).
Amran menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Menurutnya, perlindungan terhadap petani dilakukan melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sementara konsumen dijaga lewat penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Jadi kita ini harus menjaga keseimbangan, menjaga petani kita itu kurang lebih 115 juta orang. Kemudian ada juga konsumen kita jaga, dua-duanya kita jaga. Kita harus bela dua-duanya. Makanya ada harga petani, HPP Harga Pembelian Pemerintah. Kemudian ada Harga Eceran Tertinggi (HET)," lanjut Amran.
"Nah disinilah keseimbangan. Inilah keseimbangan yang paling ideal. Karena kalau kita turunkan (HET) ini, ini terpukul turun. (Bisa bisa) Tidak ada produksi. Petani itu sederhana, beri ruang untuk untung sedikit, dia berproduksi. Petani tidak serakah. Kita subsidi pupuknya. Kemudian konsumennya juga tersenyum," urai Amran.
Pemerintah juga menyoroti kondisi produksi beras nasional yang dinilai surplus pada 2026. Selain itu, harga pupuk disebut lebih terkendali dibanding sejumlah negara lain yang mengalami kelangkaan.
"Kita ini bersyukur. Beras kita sudah cukup. Beras kita surplus. (Harga) pupuk kita turun. Negara lain kekurangan pupuk (sampai) tidak tanam. Petaninya ribut. (Jadi) kita ini bersyukur," kata Amran lagi.
Untuk diketahui, di Indonesia sendiri inflasi beras secara tahunan berada di 4,36 persen, namun inflasi beras secara bulanan masih cukup positif di 0,58 persen di April ini. Bahkan indeks harga diterima petani padi menorehkan 145,37 dan menjadi yang tertinggi pada tahun 2026 ini.
Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan dilaporkan BPS meningkat menjadi 112,29 di April. Kenaikan NTP Tanaman Pangan sebagian besar disumbang oleh kelompok penyusun yang merupakan kelompok petani tanaman padi. Untuk diketahui, NTP Tanaman Pangan berhasil dijaga pemerintah selalu lebih dari indeks 100 sejak tahun 2022.
Sementara di hilir, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa gerak cepat dengan langsung turun ke pasar.
Fluktuasi harga beras dinilainya masih wajar dan tentunya pemerintah bersama Perum Bulog akan mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah tembus rekor lebih dari 5 juta ton.
"Harga beras stabil. Sebenarnya harga beras relatif masih terkendali. Kalau kita melihat dari sisi inflasi sebenarnya sangat kecil. Kemudian beras itu kan relatif di pasar, kadang-kadang naik dan fluktuatif," terang Ketut ditemui usai meninjau Pasar Rawamangun, Jakarta (6/5/2026).
"Tentu ada proses turunnya, sehingga secara prinsip kita melihat relatif stabil. Kemudian kita juga hubungkan dengan hasil inflasi bulan April, relatif pengaruhnya juga sangat kecil," tambah Deputi Bapanas Ketut.
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kelima April, disebutkan masih terdapat 116 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras. Sementara analisis Bapanas menguak 57 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras dan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium.
Dalam pantauan harga oleh Bapanas, per 5 Mei, rerata harga beras medium berada dalam rentang HET dan tercatat masih ada penurunan terhadap setahun yang lalu.
Untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), rerata harga 5 Mei tercatat di Rp 13.002 per kilogram (kg), sedangkan setahun yang lalu di Rp 13.092 per kg.
Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga 5 Mei di Rp 13.655 per kg. Ini juga menurun dibandingkan setahun lalu yang berada di Rp 14.065 per kg.
Sementara Zona III (Maluku, Papua), harga per 5 Mei berada di level Rp 15.205 per kg. Ini juga turun dibandingkan setahun lalu yang berada di Rp 15.847 per kg.
Dalam mengakselerasi realisasi penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, pemerintah punya instrumen yang kuat dengan stok CBP yang sangat kokoh. Per 6 Mei, total stok beras yang dikelola Bulog mencapai 5,23 juta ton dengan realisasi pengadaan setara beras produksi dalam negeri di angka 2,61 juta ton.
Adapun realisasi penjualan beras program SPHP sejak awal Januari sampai 5 Mei telah mencapai total 409,5 ribu ton. Ini terdiri dari realisasi Januari-Februari dengan 221 ribu ton yang merupakan perpanjangan program SPHP beras tahun 2025. Sementara Maret sampai 5 Mei totalnya 188,5 ribu ton yang merupakan SPHP beras tahun 2026.