JawaPos.com – Perubahan iklim kini telah menjadi risiko nyata bagi stabilitas ekonomi dan sektor keuangan. Hal ini menjadi sorotan utama dalam forum diskusi Sustainable Finance Fest 2026.

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deden Firman Hendarsyah dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa dampak krisis iklim tidak lagi terbatas pada lingkungan. “Perubahan iklim bukan semata risiko lingkungan, namun berkembang menjadi risiko ekonomi dan risiko keuangan yang mengancam stabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, transisi menuju keuangan berkelanjutan bukan lagi pilihan sukarela, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan industri. “Langkah untuk memitigasi risiko iklim bukan lagi praktik sukarela, namun kewajiban bagi industri keuangan kita,” tambahnya.

Namun, proses transisi ini juga menyimpan tantangan. Deden menekankan pentingnya kehati-hatian dalam inovasi produk keuangan hijau agar tidak menimbulkan risiko baru.

“Yang dibutuhkan adalah keberanian yang prudent… namun harus disertai dengan kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” katanya.

Dari sisi regulator, OJK telah mendorong berbagai kebijakan seperti taksonomi keuangan berkelanjutan hingga manajemen risiko iklim. Tujuannya, mengubah pendekatan industri dari sekadar patuh regulasi menjadi kesadaran jangka panjang.

Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK, R. Joko Siswanto, menyebut ke depan pasar akan berperan menentukan. “Nantinya, pihak pasar atau publik yang akan ‘menghukum’ atau mengapresiasi pelaku usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai pasar modal bisa menjadi penghubung antara investor dan investasi hijau. Kepala Divisi Pengembangan BEI, Ignatius Denny Wicaksono, mengatakan peran ini krusial dalam mendorong transisi energi.

“Tugas kita adalah menavigasi ESG investment supaya investor berinvestasi ke sektor yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Meski demikian, kritik juga muncul dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, menilai transisi energi kerap mengabaikan dampak sosial.

“Ketika kita mendorong pensiun dini PLTU, kita perlu memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang ikut hilang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan manfaat investasi hijau yang dinilai masih lebih banyak menguntungkan korporasi dibanding masyarakat lokal.

Forum ini menunjukkan bahwa dorongan menuju keuangan berkelanjutan tidak hanya soal regulasi dan investasi, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam satu kerangka kebijakan.