JawaPos.com - Hilirisasi yang sering dikemukakan Presiden Prabowo Subianto diwujudkan pada 13 proyek nasional fase II. Proyek itu digawangi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai, langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui penguatan industri berbasis nilai tambah.
“Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi yang terukur,” kata Bambang kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (30/4).
Menurut Bambang, arah industrialisasi nasional kini semakin jelas dengan pendekatan yang lebih sistematis. Hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.
Baca Juga: Danantara Genjot 13 Proyek Hilirisasi Rp 116 T, Targetkan Hemat Devisa USD 1,25 M per Tahun
“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, penguatan hilirisasi akan memberikan efek ganda bagi perekonomian, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara.
Ia mendorong seluruh proyek dapat dijalankan secara tepat waktu dengan tata kelola yang kuat. Untuk itu, penting adanya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Semua itu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan efisiensi energi.
Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan, keterlibatan BPI Danantara Indonesia dalam proyek hilirisasi nasional dinilai memiliki peran krusial.
Baca Juga: DPR Tekankan Hilirisasi dan Tata Kelola, ANTAM Perkuat Sistem Penjualan
“(Proyeknya harus) feasible, tetapi harus ditopang dengan skema pembiayaan campuran antara BUMN, sovereign wealth fund (SWF), dan sektor swasta,” kata Revindo dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (30/4).
Revindo menjelaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada desain kebijakan dan kesiapan ekosistem pendukung. Ia menilai bahwa investasi jumbo ini pada dasarnya layak secara ekonomi, dengan manfaat yang dapat terasa secara optimal dalam jangka panjang.
Menurut dia, proyek hilirisasi memang membutuhkan modal besar dan memiliki periode pengembalian investasi yang panjang. "Di sinilah peran negara sebagai investor utama menjadi krusial," tegasnya.
Dalam hal dampak ekonomi, sektor pertanian dinilai memiliki potensi penciptaan lapangan kerja terbesar, sementara sektor mineral seperti nikel dinilai memiliki efek pengganda (multiplier) tinggi terhadap industri manufaktur, khususnya baterai dan kendaraan listrik.
Baca Juga: Kapolri Minta TNI-Polri Sukseskan Program Pemerintah dari Hilirisasi hingga Ketahanan Pangan
Meski begitu, Revindo mengatakan bahwa proyek hilirisasi menghadapi tantangan dari sisi keberlanjutan, terutama terkait standar lingkungan global. Industri nikel, misalnya, berisiko menghadapi isu deforestasi dan limbah tailing, sementara sektor sawit dituntut memenuhi standar rantai pasok bebas deforestasi.
Di sisi lain, proyek berbasis energi fosil juga menghadapi ketidakpastian di tengah tren transisi energi global. Lebih jauh, ia menilai bahwa hilirisasi dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih besar.
"Transformasi ekonomi ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan UMKM, inovasi teknologi, serta diversifikasi ekonomi."