JawaPos.com-Upaya pemerintah mempercepat digitalisasi Kopdes Merah Putih terdengar menjanjikan. Efisiensi operasional, integrasi rantai pasok, hingga akses pasar yang lebih luas menjadi narasi utama yang terus didorong.
Namun, di balik optimisme tersebut, berbagai tantangan mendasar di lapangan belum sepenuhnya terjawab.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, menegaskan bahwa transformasi digital meliputi aspek adopsi teknologi serta perubahan cara kerja koperasi agar lebih efektif.
“Digitalisasi harus berdampak langsung: lebih efisien, pasar makin luas, dan usaha koperasi makin kuat,” ujarnya saat mengunjungi Koperasi Al Ittifaq di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Namun, contoh sukses seperti Koperasi Al Ittifaq justru belum merepresentasikan kondisi mayoritas kopdes Merah Putih di berbagai penjuru Indonesia. Banyak koperasi masih bergulat dengan persoalan dasar, mulai dari manajemen yang belum tertata, keterbatasan akses internet, hingga rendahnya literasi digital pengurus dan anggota.
Apalagi, dii berbagai daerah, akses internet yang tidak stabil masih menjadi kendala utama, terutama di wilayah terpencil. Tanpa fondasi infrastruktur ini, digitalisasi berisiko menjadi program yang hanya efektif di wilayah tertentu, bukan solusi merata bagi seluruh desa di Indonesia.
Persoalan lain terletak pada kesiapan sumber daya manusia (SDM). Tidak sedikit pengurus koperasi yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, apalagi mengelola data produksi, distribusi, dan keuangan secara terintegrasi. Dalam kondisi seperti ini, implementasi digitalisasi yang terlalu cepat justru berpotensi menambah beban operasional, bukan meningkatkan efisiensi.
Integrasi rantai pasok berbasis digital juga belum sepenuhnya mudah diterapkan. Banyak pelaku usaha lokal masih mengandalkan pola distribusi konvensional karena dianggap lebih fleksibel. Perubahan menuju sistem digital membutuhkan proses adaptasi yang tidak singkat, termasuk membangun kepercayaan antarpelaku dalam ekosistem tersebut.
Pemerintah memang mendorong kolaborasi antar koperasi serta keterlibatan generasi muda, khususnya lulusan sekolah kejuruan. Namun tanpa skema insentif yang jelas dan pendampingan berkelanjutan, langkah ini berisiko tidak berjalan optimal di lapangan.
Sementara itu, CEO Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq Setia Irawan, menegaskan bahwa digitalisasi memang menjadi fokus utama dalam pengembangan koperasinya.
“Kami membuka kesempatan bagi generasi muda untuk belajar langsung, sehingga tercipta SDM pertanian yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.
Meski demikian, tantangan terbesar tetap pada bagaimana mereplikasi model tersebut ke ribuan koperasi lain dengan kondisi yang sangat beragam.
Di tengah tekanan global terhadap sektor pangan dan ekonomi, digitalisasi koperasi memang menjadi langkah strategis. Namun tanpa pembenahan mendasar, mulai dari infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, hingga tata kelola koperasi, program ini berpotensi menjadi sekadar jargon kebijakan.
Transformasi digital seharusnya tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistemnya. Jika tidak, target menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bisa sulit tercapai. (*)