JawaPos.com - Dorongan pemerintah untuk mempercepat adopsi biodiesel B50 memunculkan perdebatan baru di pasar minyak nabati dunia.
Langkah ini dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi pada saat bersamaan memicu kekhawatiran terkait kestabilan pasar sawit serta potensi beban fiskal yang membesar.
Pembahasan itu terungkap dalam gelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di The Westin, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11).
Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill, menjelaskan bahwa percepatan kebijakan dari B30, berlanjut ke B40, hingga kemudian menargetkan B50, telah membangun ekspektasi yang berlebihan di pasar.
Bahkan, ia menilai kondisi tersebut mendorong harga minyak sawit mentah (CPO) tetap berada di level tinggi. “Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,” ujarnya di Nusa Dua, Jumat (14/11).
Menurut McGill, pelaku pasar meyakini permintaan akan terus meningkat sehingga harga sawit sudah terdorong naik bahkan sebelum kebijakan mandatory diterapkan sepenuhnya.
Di sisi lain, harga solar global masih rendah sehingga menciptakan selisih biaya yang makin besar.
Spread antara harga CPO dan solar itulah yang menjadi komponen biaya terbesar dalam produksi biodiesel. Dengan kondisi tersebut, pembiayaan B40 saja sudah cukup berat, terlebih jika target B50 dipaksakan.
Ia memprediksi peningkatan pungutan ekspor (levy) hampir tidak dapat dihindari. Namun langkah tersebut justru bisa melemahkan daya saing ekspor sekaligus mengurangi minat investasi di sektor hulu.
McGill menilai produktivitas perkebunan sawit Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang bersifat struktural. Sementara pungutan yang tinggi serta persoalan legalitas lahan menjadi faktor yang membuat investor enggan memperluas areal.
“Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,” tuturnya.
Ia memperingatkan bahwa apabila pasokan sawit stagnan sementara konsumsi untuk biodiesel meningkat tajam, maka siklus tekanan akan muncul, yakni volume ekspor menurun, pemasukan levy turun, dan pada akhirnya pungutan harus dinaikkan kembali.
Dampaknya akan langsung terasa di pasar utama seperti India dan Pakistan yang sangat peka terhadap harga. Jika harga sawit melonjak, kedua negara itu cenderung beralih ke minyak nabati yang lebih murah.
Sementara di Tiongkok dan Eropa, posisi sawit sudah tersisih oleh kuatnya pasokan kedelai dan bertambah ketatnya aturan keberlanjutan.
Dari perspektif industri, McGill juga menyebut kapasitas produksi biodiesel domestik belum sepenuhnya siap untuk mendukung pencampuran B50. Namun ia juga mengakui keunggulan teknis Indonesia dalam mencapai kadar campuran tinggi.
“Dulu B10 saja dianggap mustahil. Kini B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa,” tukas dia.
Kendati demikian, secara ekonomi ia menilai percepatan menuju B50 seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif. Ia mengusulkan mekanisme mandatory yang fleksibel, serupa dengan kebijakan campuran gula-etanol di Brasil.
Pemerintah bisa mengatur volume serapan biodiesel berdasarkan naik turunnya harga CPO dan solar.
Ketika harga sawit tinggi, penggunaan biodiesel dikurangi, saat harga rendah, serapan diperbesar.
Dengan pengaturan waktu yang tepat. McGill menegaskan bahwa kesuksesan bukan ditentukan oleh seberapa cepat B50 diwujudkan.
“Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa melakukannya, tetapi apakah sebaiknya dilakukan sekarang,” kata dia.
Di tengah dorongan besar menuju transisi energi, pandangan McGill menekankan satu hal. Keberhasilan program biodiesel tidak semata ditentukan oleh tingginya kadar campuran, tetapi oleh keseimbangan antara aspek energi, fiskal, industri, dan dinamika pasar global.