JawaPos.com - Kasus dugaan keracunan massal usai menyantap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang terus bertambah. Hingga Kamis (24/9) siang, jumlah korban terdampak dilaporkan telah menembus 411 orang, dengan 170 di antaranya harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan puskesmas.

Dilansir melalui laporan Metro Pekalongan (Jawa Pos Group), lebih dari separuh korban atau 53,53 persen merupakan orang dewasa, yang tidak seharusnya tidak mendapatkan MBG. Namun mereka ikut mencicipi makanan yang diperoleh oleh anaknya. Totalnya ada 220 orang tua yang menjadi korban keracunan. Satu diantaranya adalah relawan SPPG.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bersama tim Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sidak langsung ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bawang sebagai pengelola menu MBG tersebut.

Dia menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas musibah yang menimpa ratusan anak-anak dan warga setempat. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan para korban dan memastikan penanganan medis berjalan maksimal.

"Kita dalam posisi tidak mencari siapa yang salah atau benar, dan bukan mencari skor politik dalam kondisi kedudukan ini. Prioritas kita ada tiga: memastikan penyebab pasti kejadian, memastikan seluruh korban ditangani dengan layak, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali," tegas Faiz usai sidak, dikutip Kamis.

Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV dan kondisi fisik bangunan dapur SPPG, ditemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang fatal.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, BGN, Hadi Riajaya mengungkapkan bahwa pengolahan makanan dilakukan jauh lebih awal dari jam yang diperbolehkan dalam aturan BGN.

"Melalui pengecekan CCTV, kami melihat adanya pengolahan makanan yang dimulai sejak pukul 19.30 WIB malam. Padahal dalam SOP, pengolahan makanan seharusnya baru boleh dilakukan setelah pukul 02.00 dini hari," ungkapnya.

Selain masalah jam masak, tim gabungan juga menemukan ketidaksesuaian fasilitas fisik dapur. Di antaranya sekat dinding bangunan yang tidak solid serta sistem pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar sanitasi.

Atas temuan pelanggaran tersebut, BGN langsung mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional dapur SPPG tersebut.

"SPPG ini sudah kita lakukan penutupan sementara selama 30 hari karena jumlah korban masuk dalam kategori suspek berat," ujar Hadi.

Pihaknya juga telah melaporkan hasil temuan ke BGN Pusat untuk dievaluasi lebih lanjut. Jika terbukti melanggar dan tidak layak dilanjutkan, dapur SPPG ini berpotensi ditutup secara permanen.

Saat ini, BGN juga memberlakukan moratorium pembentukan dapur SPPG baru dan fokus mengoptimalkan serta mengevaluasi dapur-dapur yang sudah beroperasi.

Bagi sekolah atau Posyandu yang merasa trauma dan menolak menerima MBG untuk sementara waktu, BGN menegaskan tidak akan memaksakan pendistribusian makanan.