JawaPos.com - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi (AB) Widyanta menilai rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyeragamkan kemasan rokok melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) mengabaikan dimensi ekonomi dan sosial kultural yang selama ini melekat pada ekosistem pertembakauan di Indonesia.
Menurut AB Widyanta, kebijakan tersebut terlalu berfokus pada aspek kesehatan tanpa mempertimbangkan kontribusi sektor pertembakauan yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat, mulai dari petani, pekerja, hingga pelaku industri hasil tembakau.
"Sejak berabad-abad tembakau sudah melekat dengan histori bangsa ini dan sampai saat ini melekat dengan penghidupan masyarakat kita. Rancangan kebijakan ini terlalu dipaksakan. Ada hegemoni kesehatan yang menyingkirkan dimensi-dimensi ekonomi dan sosial kultural yang pada akhirnya akan menyakiti petani, pekerja dan orang-orang yang bergantung pada industri hasil tembakau itu sendiri," kata Andreas, Sabtu (4/7).
Ia bahkan menyebut upaya mempercepat penerapan penyeragaman kemasan sebagai bentuk "kekerasan simbolik" yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang bergantung pada sektor pertembakauan.
"Ini sebetulnya tiran. Kebijakan ini banal. Sama saja dengan negeri ini melakukan upaya bunuh diri bersama. Rokok ilegal makin menjamur. Konsumen dipaksa membeli kucing dalam karung. Betapa berbahayanya rancangan penyeragaman kemasan rokok ini," ucapnya.
Senada dengan Andreas, Komunitas Pecinta Tabacum Nusantara Indonesia (KPTNI) juga menyampaikan penolakan terhadap RPMK tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang memuat rencana penyeragaman huruf, bentuk, serta penggunaan warna Pantone 448C pada kemasan rokok.
Ketua Umum KPTNI Eggy Bp menilai kebijakan tersebut justru berpotensi memperluas peredaran rokok ilegal karena kemasan produk legal akan semakin sulit dibedakan.
"Rancangan aturan penyeragaman kemasan rokok ini sama saja dengan upaya menyuburkan rokok ilegal karena saat ini saja tanpa aturan tersebut banyak produk ilegal yang menggunakan warna plesetan, nama, huruf dengan produk legal resmi. Justru penyeragaman kemasan akan memberikan ruang lebih leluasa pada produk rokok ilegal," katanya.
Selain berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, KPTNI juga menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap mata rantai industri lain, seperti percetakan kemasan dan sektor ekonomi kreatif yang selama ini mendukung industri hasil tembakau.
Eggy juga menyoroti proses penyusunan RPMK yang dinilai tidak melibatkan pelaku ekosistem pertembakauan, termasuk KPTNI yang beranggotakan petani, konsumen, produsen, hingga pelaku distribusi tembakau.
"Sejak awal proses penyusunan, pembahasan hingga sekarang dalam proses kejar target pembahasan, Kemenkes tak pernah melibatkan unsur KPTNI. Padahal, ekosistem pertembakauan sebagai salah satu sektor penopang ekonomi terbesar dalam negeri seharusnya pemerintah memberikan dukungan dengan kebijakan yang lebih adil, berimbang, dan transparan," ujarnya.
Ia meminta Kemenkes membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum menetapkan aturan tersebut.
"Jelas ada banyak yang dirugikan. Sebagai catatan untuk dipertimbangkan, selama lima tahun terakhir tidak sedikit pelaku usaha pertembakauan skala kecil dan menengah yang gulung tikar. Tolong pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan keberlangsungan sektor padat karya yang mandiri ini," pungkas Eggy.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan aturan penyeragaman kemasan rokok dan rokok elektronik (plain packaging) sebagai upaya menekan konsumsi rokok pada anak dan remaja. Penyeragaman ini dinilai efektif membuat anak muda tak tertarik pada rokok.
Kebijakan tersebut akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang saat ini masih disusun.
Dalam rancangan aturan itu, kemasan produk tembakau dan rokok elektronik akan menggunakan warna yang seragam untuk mengurangi daya tarik visual produk, sementara identitas merek dan jenis huruf tetap dapat dicantumkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.