JawaPos.com - Hutan lindung mangrove yang hilang jadi jalan tambang dipersoalkan Yayasan Sahabat Alam Hijau Indonesia (SAHI) di Konawe Selatan.
Sekitar 2.500 meter persegi mangrove di Desa Wadonggo, Kecamatan Tinanggea, kini rata. Berubah jadi jalan khusus PT Ifishdeco Tbk (IFSH) untuk angkut, muat, dan kapalkan ore nikel.
Padahal statusnya hutan lindung mangrove yang berarti tanah negara sebagai sabuk hijau pesisir, penahan abrasi, rumah biota laut.
Baca Juga: Korban Meninggal Dunia Saat Padamkan Karhutlah Bromo Bertambah 1, Total 5 Orang
Ironisnya, di atas hutan lindung mangrove yang sudah rata itu, justru muncul klaim memiliki perizinan.
Klaim Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) itu dilontarkan Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Ali Bahri dan pihak perusahaan.
”Kalau memang ada PPKH pada 2024, kok lokasi itu disegel Gakkum pada 2026? Plang penyegelan masih tertancap di lokasi,” ujar Ketua SAHI Budhi Yuwono.
Baca Juga: Dapat Apresiasi dari AP2LI, Maquira Perkuat Fondasi Jangka Panjang di Indonesia
Bagi SAHI, lanjut dia, persoalan hutan lindung mangrove ini bukan sekadar izin di atas kertas.
”Kenapa disegel karena merusak mangrove tapi dibiarkan tetap dipakai? Kenapa mangrove tidak direboisasi, tidak dihutankan kembali?” tanya Budhi yang didampingi penasihat hukum Andi Darti.
Budhi juga mempertanyakan jika PPKH baru 2024, dengan dasar apa mangrove itu dibabat dan dipakai bertahun-tahun sebelumnya untuk ekspor ore nikel?
”Kami menduga ada penyalahgunaan wewenang. Mangrove dirusak, negara dirugikan,” ujar Budhi.
Atas dasar itu SAHI akan bawa persoalan mangrove ini ke KPK karena, ada potensi kerugian negara dari alih fungsi hutan lindung mangrove menjadi jalan hauling.
”Tanah itu tanah negara, statusnya hutan lindung mangrove. Sudah bertahun-tahun dipakai bukan pada jalurnya. Sulit dibantah ada kerugian negara dari hilangnya fungsi mangrove. Belum lagi dari sisi ekspornya,” kata Andi Darti.
Baca Juga: Jangan Tergiur Hasil Instan, Ini Sederet Risiko Kesehatan bagi Pengguna Kosmetik Abal-Abal
Berdalih Ada Dua Jalan
Sementara itu, Kepala Balai Gakkum Ali Bahri menyatakan ada dua trase jalan terkait hal itu.
”Jadi ada dua jalan. Jalan yang dulu yang awal itu dan jalan yang digunakan sekarang. Yang ada IPPKH 2024 itu yang digunakan sekarang,” terang Ali.
SAHI pun minta pembuktian benarkah koordinat PPKH itu tepat di atas mangrove seluas 2.500 persegi yang sudah jadi jalan atau ada di lokasi yang berdeba jauh dari situ?
Baca Juga: Karhutla Masih Mebakar Empat Kawasan Pegunungan Jatim, Bromo Terparah
”Jangan bilang ada PPKH, ternyata jauh dari mangrove yang disulap jadi jalan itu,” ungkap Budhi.
Titik Presisi Mangrove yang Jadi Jalan
Data Peta Koridor Jalan Hutan Lindung (Skala 1:950) SIGAP KLHK 2026 dan Google Satellite 2026 memetakan jelas mangrove yang hilang.
Lintasan hauling road seluas kurang lebih 0,3 hektare (panjang sekitar 150 meter dan lebar 15 meter) di mangrove Wadonggo memiliki koordinat presisi (UTM Zone 51 S WGS 1984).
Baca Juga: Bidhumas Polda Jatim Ajak Ojol Surabaya Jadi Garda Pelopor Kamtibmas
Yakni titik awalan (Titik 1) X: 420185.51 dan Y: 9504069.42; titik tengah (Titik 2) X: 420173.11 dan Y: 9503978.66. Sedangkan titik ujung jetty (Titik 3) X: 420137.23 dan Y: 9503934.43.
Sleain itu, reklamasi pesisir membentang sekitar 1,1 km menuju jetty berada di atas kawasan mangrove.