JawaPos.com - Enam daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) tak mendapatkan bantuan presiden (banpres) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya diduga karena perbedaan luas data karhutla di pusat dan daerah.

Perbedaan data itu salah satunya dialami daerah di Kabupaten Banjar. Sekda Kabupaten Banjar Yudi Andrea mengatakan, luas karhutla yang sudah diverifikasi pihaknya mencapai lebih dari 6.000 hektare.

Namun, data yang masuk ke pemerintah pusat saat dirinya konfirmasi hanya 2000 hektare lahan yang terbakar.

Baca Juga: Menkomdigi Sebut Arsip Digital Jadi Fondasi Pengembangan AI, Ini Alasannya

“Kita tidak tahu bagaimana dan kenapa data luas karhutla di tempat kita hanya dianggap dua ribu hektare," ucap Yudi seperti dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup), Jumat (16/10).

"Padahal, data dari BPBD Kalsel sendiri sudah menembus 6.000 hektare,” sambungnya.

Akibat ketidakselarasan data itu, Kabupaten Banjar menjadi salah satu dari enam daerah di Kalsel yang tidak mendapatkan banpres untuk penanganan karhutla.

Selain Kabupaten Banjar, daerah lain terdampak karhutla yang tak mendapat banpres adalah Kabupaten Batola, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Balangan, dan Pemkab Tabalong.

Baca Juga: Film Anak Panik Gak Tuh…? Siap Syuting, Diperkuat Masayu Anastasia hingga Sule

Adapun dari uang Rp 100 miliar banprea itu, hanya lima daerah yang menerima. Yakni, Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan (HSS), masing-masing Rp 10 miliar.

Selain itu, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru masing-masing Rp 15 miliar, dan Kabupaten Tanah Laut Rp 20 miliar. Tak ketinggalan Pemprov Kalsel mendapat jatah Rp 30 miliar.