JawaPos.com - Lonjakan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melonjak signifikan di sejumlah wilayah Indonesia.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat sebanyak 331 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) terdeteksi hingga Sabtu (26/9) malam, naik drastis dari 213 titik pada hari sebelumnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menegaskan, kenaikan harian ini langsung direspons dengan peningkatan kewaspadaan serta verifikasi dan penanganan ketat di lapangan.
Baca Juga: Polda Papua Barat Tahan D dan P Terkait Kasus Kematian Presenter TVRI Yanto Idorway
"Peningkatan hotspot harian menjadi dasar untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat verifikasi serta respons lapangan, terutama pada wilayah yang menunjukkan kenaikan," ujar Ristianto, Minggu (27/9).
Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan Mengalami Lonjakan Tajam
Dari total hotspot nasional, sebanyak 111 titik high confidence terakumulasi di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla.
Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan menjadi dua wilayah yang paling mendapat perhatian akibat lonjakan titik panas yang cukup tajam.
Di Kalimantan Selatan, jumlah hotspot melambung dari 6 titik menjadi 40 titik. Sementara itu, Sumatera Selatan mencatat peningkatan dari 17 titik menjadi 38 titik.
Sebaliknya, beberapa provinsi prioritas justru mencatatkan penurunan. Kalimantan Tengah turun dari 57 menjadi 30 titik, dan Kalimantan Barat menyusut dari 14 menjadi 2 titik.
Adapun Jambi tercatat stabil pada 1 titik, sedangkan Riau tidak mendeteksi adanya hotspot high confidence.
Meski tren di beberapa daerah menurun, Kemenhut menegaskan patroli, groundcheck, pemadaman, hingga pembasahan berkelanjutan tetap wajib berjalan untuk menjaga situasi.
Beda Indikasi Satelit dan Kejadian Kebakaran di Lapangan
Ristianto menjelaskan, hotspot yang terdeteksi oleh satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 merupakan indikasi anomali suhu permukaan tanah.
Oleh sebab itu, satu titik kebakaran di lapangan bisa terdeteksi sebagai beberapa hotspot sekaligus oleh satelit.
"Karena itu, jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas area terbakar. Seluruh indikasi tetap harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan," jelasnya.
Penanganan khusus difokuskan pada area lahan gambut. Karakteristik lahan ini menyimpan bara api di bawah permukaan tanah yang berpotensi kembali menyala jika kondisi mengering dan tertiup angin kencang.
Mobilisasi 61 Armada Udara dan Operasi Darat Gabungan
Guna menanggulangi ancaman api, pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara. Sebanyak 17 unit disiapkan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 44 unit lainnya dialokasikan khusus untuk operasi pemadaman udara (water bombing).
Dari total armada tersebut, 55 unit disebar langsung di enam provinsi prioritas, sementara 6 unit water bombing disiagakan untuk mendukung wilayah terdampak lainnya.
Operasi udara ini bekerja berdampingan dengan tim darat yang melibatkan Manggala Agni Kemenhut, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, relawan, hingga sektor swasta. Tim gabungan terus melakukan penyekatan penjalaran api, mopping up, hingga pendinginan area.
Sebaran Asap Pekat Ganggu Jarak Pandang Penerbangan
Dampak karhutla kini berimbas pada kualitas udara dan jarak pandang (visibility) di sejumlah daerah. Data BMKG menunjukkan asap pekat memicu penurunan jarak pandang ekstrem, terutama di Palangka Raya yang tercatat hanya sekitar 0,6 kilometer pada dini hari.
Selain Palangka Raya, jarak pandang di Banjarmasin terganggu hingga 1,7 kilometer, Pontianak sekitar 2 kilometer, dan Jambi sekitar 4,8 kilometer.
Sementara Palembang berada di angka 7 kilometer dengan kondisi berawan, dan Pekanbaru mencatat jarak pandang 3 kilometer disertai hujan ringan.
Kemenhut mengimbau masyarakat di daerah terdampak untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker.
Perhatian ekstra perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.
Masyarakat juga diminta untuk melaporkan keberadaan satwa liar yang keluar dari kawasan hutan akibat kehilangan habitat. Warga dilarang menangani satwa tersebut secara mandiri dan diimbau segera menghubungi Balai KSDA setempat demi keamanan bersama.