JawaPos.com - Kebijakan pembatasan angkutan batu bara di Sumatera Selatan dianggap berpotensi mengganggu rantai pasok. Oleh karena itu, pemerintah didorong melakukan evaluasi.
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara mengatakan, gangguan rantai pasok bisa berdampak pada pasokan listrik dan terganggunya industri.
Dia mengungkapkan, pada awal September 2026, stok batu bara di sebagian besar pabrik semen dilaporkan hanya cukup untuk sekitar 2–3 hari operasi. Laporan lain menyebutkan bahwa ada pabrik yang sempat menghentikan fasilitas produksi yang berpotensi kehilangan suplai klinker hingga 1,2 juta ton.
“Ini menunjukkan bahwa batu bara merupakan bagian penting dari rantai pasok energi dan industri nasional. Karena itu, kebijakan transportasi batu bara di daerah juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna akhir,” ujar Surya, Selasa (22/9).
Baca Juga: KM Virgo Transport 8 Tenggelam, Pensiunan TNI AL Sebut Bukan Sekadar Faktor Cuaca Ekstrem
Dia menegaskan, kebijakan menata angkutan batu bara perlu didukung. Namun, kebijakan ini tidak boleh menghambat suplai untuk sektor lain.
“Kita mendukung penataan angkutan batu bara untuk mengatasi kemacetan, kerusakan jalan dan dampak sosial. Tetapi jangan sampai pembatasan distribusi justru menciptakan bottleneck baru yang mengganggu listrik dan produksi industri,” imbuhnya.
Atas dasar itu, Pemprov Sumsel diminta menyiapkan mekanisme relaksasi terbatas dan terukur ketika jalur alternatif belum mampu memenuhi kebutuhan logistik.
Relaksasi dapat diberikan dengan pembatasan tonase, rute dan waktu operasional serta pengawasan pemerintah. Prioritas dapat diberikan untuk pasokan pembangkit listrik dan industri strategis.
“Yang dibutuhkan bukan regulasi yang longgar, tetapi regulasi yang adaptif. Dalam kondisi normal aturan harus tegas, tetapi ketika pasokan listrik atau produksi industri strategis terancam, harus ada mekanisme respons yang cepat,” jelasnya.
Di saat bersamaan, pemerintah perlu mempercepat pembangunan dan optimalisasi jalan khusus, jalur kereta api, pelabuhan, stockpile dan fasilitas transshipment agar ketergantungan terhadap jalan umum dapat dikurangi.