JawaPos.com - Puluhan Desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilaporkan belum bisa membangun gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih lantaran terkendala lahan.

Ironisnya, dana desa puluhan desa tesebut disebut telah dipotong untuk kebutuhan program koperasi andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Dilansir Radar Jombang (Jawa Pos Group), Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Erwin Pribadi mengatakan, pihaknya hingga kini belum memiliki opsi lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan gerai Kopdes Merah Putih.

Kendala tersebut bukan pada administrasi, melainkan tidak tersedianya lahan yang memenuhi kebutuhan pembangunan gerai.

”Di desa kami sampai saat ini belum ada opsi lahan untuk pembangunan gerai (Kopdes Merah Putih), bukan karena administrasi, tetapi memang tidak ada lahan yang bisa digunakan,” ujarnya dikutip Rabu (9/9).

Baca Juga: Gali Fakta Kasus, Eks Menpora Dito Ariotedjo Jadi Saksi Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji

Menurut Erwin, kondisi serupa juga dialami sejumlah desa maupun kelurahan lainnya di Kecamatan Jombang. ”Terdapat sekitar 13 hingga 14 desa/kelurahan yang dipastikan belum bisa menyediakan lahan untuk pembangunan gerai,” bebernya.

Sejumlah aset milik desa yang ada saat ini juga masih dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Salah satunya gedung sekolah sehingga tidak bisa serta-merta dialihfungsikan untuk pembangunan gerai koperasi.

”Kalau aset desa yang ada juga masih digunakan atau dimanfaatkan, seperti gedung sekolah. Jadi memang persoalannya lahan,” imbuhnya.

Kondisi tersebut menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, meski pembangunan gerai belum terealisasi, dana desa disebut telah mengalami pemotongan untuk kebutuhan program tersebut.

”Ini tentu menjadi pertanyaan masyarakat. Desa belum membangun, tetapi uang desa sudah dipotong untuk itu.

Selama ini pemerintah juga belum memberikan klarifikasi uang tersebut ke mana,” katanya.

Hingga kini, menurut Erwin, belum ada instruksi lebih lanjut dari Pemkab Jombang terkait kondisi desa yang belum memiliki lahan pembangunan gerai.

Karena itu, Erwin berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait penggunaan dana tersebut.

Baca Juga: Profil Audi Marissa, Artis yang Kini dalam Proses Perceraian dengan Anthony Xie

Dengan begitu, masyarakat desa tidak bertanya-tanya mengenai mekanisme maupun keberadaan anggaran yang telah dipotong. ”Seharusnya pemerintah juga memberikan klarifikasi agar masyarakat tahu kebenarannya seperti apa,” tandasnya

Diberitakan sebelumnya, data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang mencatat, dari 306 desa/kelurahan, 211 Kopdes Merah Putih selesai dibangun. Namun baru 80 gerai beroperasi.

Sisanya, 95 desa belum bisa membangun karena terkendala lahan. Sebanyak 28 desa sudah menyiapkan, 30 desa terkendala pengurukan, 17 desa belum punya lahan, dan 20 desa masih mengajukan penggunaan aset pemerintah daerah, provinsi, maupun BUMN