JawaPos.com — Ketahanan pangan Indonesia tidak cukup hanya dilihat dari capaian produksi atau angka ketersediaan secara nasional. Perlu juga dicek Kondisi pangan di tingkat wilayah hingga rumah tangga perlu menjadi ukuran utama untuk memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.

"Keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya diukur dari angka nasional, tetapi dari terpenuhinya ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di setiap wilayah,” kata Guru Besar Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Achmad Tjachja dalam Simposium Nasional “KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa” yang digelar di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Menurut Prof Achmad, pangan tidak semestinya hanya dilihat dari sisi ekonomi. Pangan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan ketahanan negara.

Ia menjelaskan, ketidakmampuan suatu negara membangun kemandirian pangan dapat menjadi kerentanan serius bagi kedaulatan. Kondisi itu semakin penting diperhatikan di tengah gejolak geopolitik global, perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok internasional. “Kerapuhan pangan adalah titik lemah kedaulatan bangsa,” katanya.

Tjachja menyebut terdapat empat pilar utama yang harus menjadi perhatian dalam membangun ketahanan pangan, yakni ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Keempat aspek tersebut harus berjalan secara berkesinambungan.

Indonesia memiliki tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan karena memiliki wilayah kepulauan dengan karakteristik ekologi yang beragam. Di sisi lain, kebutuhan pangan harus dipenuhi bagi lebih dari 280 juta penduduk.

Karena itu, keberhasilan ketahanan pangan, menurut dia, tidak cukup hanya dilihat dari capaian secara nasional. Kondisi pangan perlu diukur hingga tingkat kabupaten/kota dan rumah tangga.

Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Insinyur dan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Tjachja juga menekankan pentingnya keterlibatan insinyur dan sarjana pertanian dalam pembangunan sektor pangan, mulai dari pengembangan alat dan mesin pertanian hingga riset dan pendampingan petani.

Ia turut mendorong penguatan konektivitas pangan antarpulau melalui digitalisasi neraca pangan, pemetaan surplus-defisit wilayah, pergudangan modern, dan sistem cold chain untuk menjaga mutu pangan.

"Ketahanan pangan juga perlu dihubungkan dengan berbagai program nasional, termasuk hilirisasi pertanian, swasembada energi, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahan baku MBG, misalnya, dapat dipasok dari petani dan nelayan lokal," jelaskya.

Menurutnya, pembangunan ketahanan pangan membutuhkan sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, petani dan nelayan, PISPI, serta media. Penguatan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut.

"Pada akhirnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi dan menyediakan pangan. Sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan dinilai menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus kedaulatan bangsa," pungkasnya.