← Beranda
Gempa M 7,7 Landa NTT: 71 SPPG Alihkan Program MBG ke Posko Pengungsian
Ryandi ZahdomoSenin, 17 Agustus 2026 | 13.05 WIB
Tim SAR bersama TNI menangani gempa di NTT. (Antara)

 

JawaPos.com - 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disiagakan guna menjamin ketersediaan pangan bagi ribuan pengungsi pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8) dini hari.

Alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasanya menyasar anak-anak sekolah kini sementara waktu dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan konsumsi para korban terdampak. Langkah tanggap darurat ini dipastikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta, Minggu (16/8).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pengalihan layanan ini dilakukan mengingat aktivitas belajar-mengajar di sejumlah sekolah terdampak terhenti akibat kerusakan fasilitas maupun kebijakan libur darurat.

"Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lawan. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono. Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan," ujar Tito, Minggu (16/8).

Menurutnya, pemanfaatan fasilitas SPPG ini menjadi solusi instan yang efektif agar pasokan nutrisi pengungsi di titik-titik penampungan tetap terpenuhi selama masa krisis.

Baca Juga: Jelang HUT Kemerdekaan RI, PLN Berhasil Pulihkan Sebagian Besar Kelistrikan di Flores Pascagempa

"Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat," lanjutnya.

Pembagian Dua Posko Bantuan Utama di Flores

Guna mengoptimalkan alur distribusi logistik di wilayah terdampak yang cukup luas, Mendagri merekomendasikan pembentukan dua posko penanganan utama di Pulau Flores.

- Posko Timur Flores: Berpusat untuk menjangkau penanganan darurat di wilayah Kabupaten Ende, Sikka, Ngada, dan sekitarnya.

- Posko Barat Flores: Berlokasi di Labuan Bajo guna mengover kebutuhan pengungsi di kawasan Manggarai Barat, Manggarai, hingga Manggarai Timur.

Penyesuaian Regulasi dan Operasional Badan Gizi Nasional

Menanggapi situasi darurat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan seluruh unit SPPG di kawasan terdampak untuk menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama sembari menyesuaikan operasional layanan.

Kepala BGN Sudaryono mengonfirmasi bahwa Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam sedang dalam proses revisi agar relevan dengan kondisi lapangan terkini.

Baca Juga: Anti Bosan untuk Bekal Sekolah, Yuk Coba Resep Bola Ayam Jepang

"SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan, termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana," terang Sudaryono.

Seluruh pengelola SPPG kini diinstruksikan berkoordinasi erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah setempat demi memastikan distribusi bantuan pangan berjalan cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi.

 

EDITOR: Sabik Aji Taufan