JawaPos.com - Aksi-aksi perambahan hutan makin mengkhawatirkan. Perambahan itu dilakukan di hutan konservasi yang sangat dijaga kelestariannya. Aktivitasnya seperti demikian dikhawatirkan merusak bentang alam dan memicu bencana. 

Perambahan hutan terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Resor Ulu Belu, Dusun Margajaya, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Hutan di kawasan itu dirambah untuk pembukaan lahan. 

Akibatnya, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera yang merupakan jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum Kehutanan) di wilayah menangkap dua orang pelaku. Mereka berinisial S, 64, selaku pemilik alat berat dan TN, 26, operator alat berat. 

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Hari Novianto mengatakan, perkara itu bermula dari Operasi Pengamanan Hutan yang dilaksanakan Balai Besar TNBBS. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan aktivitas pembangunan jalan menggunakan satu unit hydraulic excavator di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 

Petugas segera menghentikan kegiatan tersebut, mengamankan dua orang yang berada di lokasi, serta menyita satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal. Barang bukti tersebut selanjutnya akan diamankan untuk kepentingan proses penyidikan.

Baca Juga: Kena Uang Paksa Rp 10 Juta, Truk Pengangkut Sampah Ilegal di Hutan Kota Penjaringan Disita DLH DKI

"Penggunaan alat berat untuk membuka jalan di dalam kawasan taman nasional merupakan pelanggaran serius yang harus ditangani sampai tuntas," ujar Hari Novianto pada Kamis (30/7).

Dia menjelaskan, penggunaan alat berat di dalam kawasan taman nasional menunjukkan adanya tindakan yang terencana dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Dalam penindakan itu, petugas Kami tidak berhenti pada pengamanan pelaku dan barang bukti. Selanjutnya, penyidik akan mengungkap tujuan dari pembukaan jalan, pihak yang memerintahkan, pihak yang membiayai, serta seluruh pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 

"Setiap orang yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan, pembukaan akses secara ilegal di kawasan taman nasional merupakan ancaman serius terhadap kelestarian kawasan konservasi karena dapat memicu berbagai bentuk kejahatan kehutanan lainnya.

"Jalan yang dibuka secara ilegal di kawasan konservasi tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi perambahan, pembalakan liar, perburuan satwa, dan berbagai kejahatan kehutanan lainnya," ujarnya di Jakarta pada Kamis (30/7).

Baca Juga: PT GTP Jadi Tersangka Korporasi dalam Kasus Perambahan Hutan Lindung

"Oleh harena itu, setiap upaya membuka akses secara tidak sah harus dihentikan sejak dini untuk mencegah kerusakan yang lebih luas," imbuhnya.

Lebih jauh dia mengatakan, penetapan tersangka itu menjadi bagian dari komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkuat perlindungan kawasan konservasi melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap bentuk perambahan hutan. 

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan taman nasional tetap berfungsi sebagai habitat satwa liar, penyangga tata air, penyerap karbon, serta penopang keberlanjutan ekosistem bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Penegakan hukum harus menjadi instrumen untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan. Perlindungan taman nasional bukan hanya menjaga pohon dan satwa liar, tetapi juga mempertahankan fungsi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat sekarang maupun generasi yang akan datang.

Atas perbuatannya terancam penjara paling lama 10 tahun sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Kehutanan.