JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren Sembilangan, Bangkalan, Madura, Muhammad Shofwan Taj menyoroti jalannya Konbes dan Munas NU di Ploso, Kediri, Jawa Timur. Menurutnya terdapat pihak-pihak yang menunjukan sikap tidak pantas demi kepentingan sendiri.

Lora Shofwan menilai tindakan seperti ini seperti premanisme. Mereka dianggap mengabaikan adab yang dijunjung oleh kelompok pesantren.

“Salah satunya terlihat saat sidang pleno III konbes dan munas NU di Ploso. Bagaimana para preman organisasi bermanuver dihadapan para masyayikh NU dan sesepuh pesantren. Tanpa adab dan unggah-ungguh santri, mereka meluapkan pikiran dan sikap emosional,” kata Shofwan, Rabu (24/6).

Dia mengingatkan tokoh NU harus bersikap bijak di ruang publik. Sebab, mereka akan menjadi contoh banyak pihak.

Baca Juga: Mengenal Fenomena Fake Hunger pada Penderita Diabetes, Sinyal Lapar yang Terus Ada Walau Gula Darah Tinggi

“Tidak hanya yang muda-muda, yang tua pun bertindak, sama. Padahal, mereka tokoh di lingkungan NU, dan memiliki pengikut tidak sedikit. Bila itu ditiru generasi berikutnya, awan gelap akan terus menyelimuti NU,” tambahnya.

Shofwan mengatakan, pragmatisme tidak boleh ditonjol di dalam NU. Sebab, akan merusak moral jam’iyyah.

“Kalau sudah seperti ini, Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari telah mengingatkan dalam fatwanya di kitab ‘tanbih an-nahdliyyin’ karya KH Imam Zarkasyi Junaidi, Banyuwangi tentang kerusakan NU bila pragmatisme meluas didalam jam’iyyah,” imbuhnya.

Baginya, NU bisa mengalami kerusakan bila pemimpinnya hanya berorientasi kepada  kekuasaan. NU harus dikembalikan kepada niat awal pendiriannya sebagai organisasi kemasyarakatan.

“NU sekarang tidak lagi menjadi civil society atau pusat keseimbangan strategis yang hidup ditengah masyarakat; yang berkhidmah melayani keluh kesah rakyat demi kemashalatan umat,” tegasnya.

Shofwan melihat NU sedang berusaha ditarik ke dalam arus kekuasaan. Kondisi tidak ideal untuk keberlangsungan organisasi.

“Sepanjang pengurus PBNU menjadi pejabat politik atau mendapat posisi di kekuasaan yang diendorse atas bargaining atau kompensasi politik, maka sepanjang itu pula NU tidak bisa menegaskan posisinya sebagai pembawa risalah dan kemashlahatan umat,” pungkasnya.