JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, diterpa kabar panas. Pasalnya, Tim investigasi bersama koordinator wilayah membongkar dugaan manipulasi data terkait keberadaan puluhan hingga ratusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dilansir dari Radar Malioboro (Jawapos Group), Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan bahwa dari total lebih dari 300 titik yang terdaftar dalam sistem, terdapat 100 titik yang teridentifikasi fiktif.
Kondisi ini terungkap setelah kepala SPPG yang ditunjuk resmi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan verifikasi langsung ke lokasi-lokasi yang diajukan sebagai tempat pendirian dapur MBG tersebut.
“Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apa pun,” kata Ammy di sela aksi demonstrasi mendukung MBG di Alun-alun Cilacap, Senin (22/6).
Ammy mengatakan, ada hal yang lebih mencengangkan terkait posisi koordinat dari lokasi-lokasi SPPG yang didaftarkan tersebut. Alih-alih berada di pemukiman warga atau akses jalan yang memadai untuk operasional dapur higienis, sebaran titik bodong ini justru menunjuk ke area yang tidak masuk akal.
“Ada yang lokasinya di tengah hutan, di tengah persawahan, bahkan ada yang di tengah kuburan,” ujar Ammy.
Ammy menegaskan bahwa temuan ini menjadi bukti kuat adanya oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari program nasional ini.
Menyikapi temuan skandal tersebut, pemerintah daerah bersama instansi terkait langsung mengambil langkah untuk memutus potensi kebocoran anggaran negara. Pertama, Pemerintah membekukan sementara proses pendaftaran titik SPPG baru di Kabupaten Cilacap.
Kedua, seluruh data titik yang telah teridentifikasi fiktif akan dihapus dari sistem sebelum program dijalankan kembali. Ketiga, dibentuk paguyuban mitra MBG yang bertugas mendampingi pemerintah dalam mengawasi jalannya program di lapangan secara berlapis.
Selanjutnya, pengawasan tidak hanya fokus pada validitas fisik bangunan dapur, melainkan juga menyangkut kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), higienitas, hingga kualitas gizi makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Terkait ini, Juru Bicara BGN, Dian Islamiati Fatwa saat dikonfirmasi Jawapos.com mengaku belum memonitor terkait temuan tersebut. Meski demikian, BGN memastikan setiap temuan yang mengindikasikan ketidaksesuaian data akan menjadi bagian dari proses verifikasi dan evaluasi internal.
Baca Juga: Polda Jabar Jebloskan Taufik Hidayat ke Sel Khusus, Dipantau CCTV dan Bakal Jalani Tes Kejiwaan
Kekinian, BGN sedang fokus melakukan penataan dan audit tata kelola data secara menyeluruh, termasuk verifikasi terhadap berbagai informasi yang muncul di ruang publik.
"BGN berkomitmen untuk memastikan seluruh data dan informasi program didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan," tukasnya.