JawaPos.com - Di tengah progres pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang hampir rampung, sejumlah kepala desa mulai merasakan dampak signifikan dari pemangkasan dana desa (DD) hingga sekitar 60 persen. Kondisi tersebut berimbas pada terbatasnya pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah direncanakan untuk masyarakat.

Kepala Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Imam Sopingi, menyampaikan bahwa pembangunan gerai KDMP di wilayahnya kini telah mencapai sekitar 90 persen. Meski mendekati tahap akhir, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan.

“Prosesnya hampir 90 persen. Tinggal finishing seperti pengecatan dan beberapa perlengkapan yang belum terpasang,” ujarnya ketika dikonfirmasi, kemarin (21/4).

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program KDMP membawa konsekuensi langsung terhadap alokasi dana desa tahun 2026. Sebagian besar anggaran harus dialihkan untuk mendukung program tersebut, sehingga rencana pembangunan lain tidak dapat dijalankan sesuai jadwal.

“Awalnya kami merencanakan pembangunan fisik seperti rabat jalan dan talut. Tapi karena anggaran terpangkas, akhirnya dilakukan bertahap,” katanya.

Menurutnya, pemotongan anggaran tersebut diberlakukan secara merata, termasuk bagi desa yang belum memiliki lahan atau belum memulai pembangunan KDMP. Meski demikian, pihaknya tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan harapan program tersebut mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Harapannya tentu KDMP ini bisa benar-benar mengangkat perekonomian masyarakat desa,” imbuhnya.

Baca Juga: Terkendala Lahan dan Dana, 4 Desa di Tulungagung Urung Bangun Koperasi Merah Putih

Hal serupa disampaikan Kepala Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kusbani. Ia menilai pemangkasan dana desa dalam jumlah besar cukup membebani pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program prioritas yang telah disusun sebelumnya.

“Kita ini sebenarnya hanya mengikuti kebijakan. DD dari pusat, kemudian ada pemotongan, ya kita ikut saja,” ujarnya.

Keterbatasan anggaran, lanjutnya, membuat sejumlah usulan warga dalam forum musyawarah desa tidak dapat terealisasi secara optimal. Terutama program pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat desa.

“Kalau dibilang cukup ya tetap kurang. Kebutuhan desa itu banyak, terutama infrastruktur,” ucapnya.

Meski menghadapi keterbatasan, ia berharap program KDMP ke depan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam pengelolaan program tersebut agar dampaknya lebih terasa.

“Harapannya bisa meningkatkan ekonomi warga. Dan pengelolaannya juga sebaiknya melibatkan masyarakat sekitar,” tandasnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Notorejo, Kecamatan Gondang. Kepala Desa Notorejo, Mustakim, mengungkapkan bahwa alokasi 60 persen dana desa untuk KDMP berdampak pada terbatasnya pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor pertanian.

“Yang paling terdampak itu pembangunan jalan usaha tani, padahal mayoritas warga kami petani,” jelasnya.

Di sisi lain, pembangunan gerai KDMP di desanya hampir selesai dengan progres mencapai 95 persen. Saat ini, proyek tersebut tinggal memasuki tahap akhir sebelum dilakukan serah terima.

Mustakim berharap program KDMP benar-benar dapat menjadi penggerak ekonomi desa. Ia juga berharap adanya tambahan alokasi dana desa agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan seimbang.

“Kalau DD bisa ditambah, tentu pembangunan di desa bisa lebih optimal,” pungkasnya.

Gerai Pertanian Masih Beroperasi di Bangunan Lama

Sementara itu, kondisi berbeda terlihat di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel. Pemerintah desa setempat masih memanfaatkan bangunan lama untuk operasional gerai pertanian KDMP, meskipun bangunan baru telah selesai dibangun dan diresmikan.

Kepala Desa Ngrance, Mujiono, menjelaskan bahwa secara teknis bangunan baru telah siap digunakan, termasuk fasilitas pendukung seperti area parkir truk untuk distribusi logistik dalam skala besar.

Namun, hingga saat ini aktivitas utama masih terpusat di kios pertanian lama sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pihak terkait.

"Untuk sementara gerai pertanian sudah beroperasi, selanjutnya untuk gerai-gerai lainnya masih menunggu petunjuk Agrinas," ungkapnya.

Pemerintah desa memperkirakan pengisian kios utama oleh PT Agrinas baru akan terealisasi pada akhir 2026. Proses tersebut direncanakan berjalan serentak setelah kesiapan seluruh titik KDMP di berbagai desa terpenuhi.

Meski harus menunggu, Mujiono memastikan bahwa seluruh aspek administratif dan legalitas lahan telah diselesaikan melalui mekanisme musyawarah desa.

"Terkait lahan, kita tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan hasil kesepakatan lewat musdes dan tidak melanggar aturan," tegasnya.

Kini, masyarakat dan pemerintah desa menaruh harapan agar program KDMP dapat segera berjalan optimal. Keberadaan fasilitas baru tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pemulihan ekonomi desa di tengah keterbatasan anggaran akibat pemangkasan dana desa.