JawaPos.com–Ketersediaan hunian layak di berbagai daerah Indonesia, terutama di wilayah timur, masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya teratasi. Di banyak desa, rumah tidak layak huni masih ditemukan, mulai dari kondisi bangunan yang rapuh, sanitasi minim, hingga keterbatasan akses terhadap material dan pembiayaan.

Persoalan ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Di Nusa Tenggara Timur, tantangan tersebut terasa nyata.

Faktor geografis, rendahnya pendapatan masyarakat, hingga mahalnya distribusi bahan bangunan membuat perbaikan rumah menjadi sulit dijangkau secara mandiri. Akibatnya, banyak warga bertahan dalam kondisi hunian yang jauh dari standar layak.

Baca Juga: Wajah Baru Jakarta! Pramono Anung Targetkan 633 Unit Bedah Rumah Rampung pada 2026

Di tengah situasi tersebut, intervensi melalui program bantuan sosial menjadi salah satu upaya yang dilakukan berbagai pihak. Salah satunya melalui program bedah rumah yang digelar PT Taspen (Persero) bersama Bank Mandiri Taspen di Desa Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Rabu (1/4).

Program ini menyalurkan bantuan sebesar Rp 130 juta dengan target pembangunan selama dua bulan. Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Direktur Operasional Taspen Tribuna Phitera Djaja dan Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta.

Meski hanya menyasar satu rumah, program ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat terhadap hunian yang aman dan sehat. Corporate Secretary Taspen Henra menyebut, pembangunan rumah tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga dampak sosial jangka panjang.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan KAI Percepat Inventarisasi Permukiman Bantaran Rel dan Cari Solusi Hunian Layak

”Hunian yang layak diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh,” ujar Henra.

Bagi penerima bantuan seperti Rofina Yultin Rayun, perubahan tersebut terasa signifikan. Dia kini memiliki rumah yang lebih aman dan nyaman dibanding sebelumnya.

Sejak diluncurkan pada 2025, program bedah rumah ini telah dilakukan sembilan kali di berbagai daerah, seperti Bone, Ende, Kupang, Lubuk Linggau, hingga Pekalongan. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan luasnya kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Indonesia.

Program ini juga diklaim sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana menjadi bagian dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya memperbanyak program serupa, tetapi memastikan intervensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Tanpa pendekatan yang lebih luas, mulai dari pembiayaan terjangkau, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat, persoalan hunian layak di daerah berisiko terus berulang dari tahun ke tahun.