Menyusul hal tersebut, dilansir JawaPos.com dari Antara, Pemerintah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur mulai mengangsur sisa target pembebasan secara bertahap lahan untuk pembangunan JLS Yogyakarta - Malang tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek Ramelan saat ditanya awak media terkait perkembangan dan kemajuan proyek JLS Trenggalek, pada Senin (5/2).
"Untuk semester pertama tahun ini kami mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani. Ruasnya yang dibebaskan ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan," kata Ramelan.
Ramelan menyebut, jika diukur secara kuantitatif, sisa target lahan yang harus dibebaskan untuk melanjutkan proyek pembangunan JLS tersebut adalah sepanjang 42 kilometer.
Yang mana, jalan itu diketahui melintasi kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani serta sebagiannya lagi merupakan lahan milik warga setempat.
Baca Juga: Jelang Imlek, Asosiasi Muda Jawa Timur Sambangi Warga Pecinan Surabaya
Menurut Ramelan, untuk dapat membebaskan lahan sepanjang 42 kilometer itu, anggaran yang dibutuhkan tak main - main. Yakni, mencapai kisaran Rp285 miliar.
APBD Trenggalek tidak mampu menutupinya sekaligus. Apalagi, dalam APBD Trenggalek tahun 2024 ini, anggaran yang sediakan untuk membiayai pembebasan lahan JLS hanya Rp500 juta atau setengah miliar saja.
Sehingga dari angka saja sudah terlihat bahwa plafon APBD Trenggalek untuk JLS itu terlalu jauh dibanding asumsi total biaya pembebasan lahan 42 kilometer tersebut.
Baca Juga: BBPOM di Pekanbaru Temukan Gudang Penyimpanan Kosmetik Impor Ilegal
"Tahun ini hanya ada Rp500 juta. Kecil sekali itu. Ada target dari pusat tahun 2029 harus menyambung Malang-Yogya, PR terbesar memang ada di Trenggalek," ucapnya.
Melihat kondisi tersebut, Ramelan tak yakin jika target tersambungnya JLS Yogyakarta - Malang pada 2029 itu bakal terwujud. Sehingga, menurutnya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat akan sangat membantu.
Bahkan jika pun bisa ditekan, ia khawatir hal itu akan mengganggu postur APBD Trenggalek.
Baca Juga: Kementerian PUPR Sebut Renovasi Stadion Teladan selesai di Oktober 2024
Apalagi kebutuhan anggaran pembebasan lahan itu tidak memiliki selisih jauh dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Trenggalek selama setahun.
"Jadi kalau di pendapatan kita, PAD kita satu tahun hanya Rp314 miliar. Artinya, di sisa waktu ini kami harus menganggarkan Rp80 miliar per tahun. Pasti akan mengganggu postur APBD," ucapnya.
Ramelan juga menyinggung, pada semester satu ini pihaknya berencana akan membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani.
Ruas yang dibebaskan, ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan.
Menurutnya, pembebasan lahan di Perhutani itu akan jadi prioritas pemkab. Sebab, anggaran yang dibutuhkannya tidak terlalu besar karena sistem yang digunakan adalah pinjam pakai.
Untuk melancarkan pembangunan JLS itu, Ramelan menyebut, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Baca Juga: Sambangi Ponpes Libroyo, Erick Didoakan untuk Menangkan Prabowo Satu Putaran
Rencananya, jika pembebasan lahan Perhutani itu tuntas pada tahun ini, maka tahun 2025 dan 2026 bakal dimulai pembangunan fisik.