JawaPos.com — Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan menurun. DPRD Kabupaten Gresik langsung tancap gas menyiapkan lima strategi agar kondisi fiskal tetap stabil dan pelayanan publik tidak terganggu.
Dalam rancangan KUA-PPAS RAPBD 2026, pendapatan daerah Gresik diproyeksikan Rp 3,329 triliun. Angka itu turun akibat pemangkasan dana transfer pusat hingga Rp 539 miliar.
Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 1,562 triliun. Sementara pendapatan transfer hanya Rp 1,764 triliun dan pembiayaan daerah sekitar Rp 124,83 miliar.
Kondisi ini membuat DPRD Gresik mendorong eksekutif melakukan langkah strategis agar program prioritas tetap berjalan.
Lima langkah besar pun disiapkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal.
Strategi pertama, DPRD mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi PAD di seluruh sektor penghasil.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir menegaskan Pemkab perlu lebih agresif menggali potensi baru, termasuk aset daerah yang selama ini belum produktif.
“Eksekutif dan legislatif sepakat siltap perangkat desa tidak dikurangi dan tidak ada pemutusan kontrak honorer maupun PPPK,” ujar M. Syahrul Munir.
Aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar memberi dampak nyata terhadap PAD. Pemkab juga diminta melakukan pemetaan potensi pendapatan agar setiap dinas penghasil punya target baru yang terukur.
Langkah kedua, DPRD mendorong efisiensi belanja daerah di seluruh OPD. Program yang sifatnya tidak mendesak disarankan ditunda, sementara belanja wajib seperti pelayanan dasar tetap menjadi prioritas.
Mujid Riduan, Wakil Ketua DPRD, menekankan pentingnya memilah program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Di tengah keterbatasan anggaran perlu memetakan mana yang lebih didahulukan dan memiliki dampak signifikan,” ujarnya.
Strategi ketiga, memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar roda ekonomi berputar dari hulu ke hilir di Gresik.
Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim menilai pemberdayaan daerah harus menjadi fokus utama saat dana transfer pusat berkurang.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.
Bahan baku MBG bisa disuplai langsung oleh petani dan petambak Gresik, sehingga uang berputar di daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.
Menurutnya, konsep ekosistem lokal ini bisa diperluas ke sektor hotel, restoran, hiburan, hingga pariwisata.
Penyelenggaraan event skala besar juga bisa mendongkrak okupansi hotel dan pendapatan pajak restoran yang selama ini masih rendah.
Strategi keempat, DPRD meminta pembangunan infrastruktur tetap fokus pada jalan sentral yang menunjang aktivitas ekonomi.
Pelebaran Jalan Betoyo–Kemudi di utara dan Jalan Menganti–Lakarsantri di selatan diharapkan menjadi prioritas utama.
Proyek tersebut dinilai mampu memperlancar distribusi hasil perikanan serta menarik arus ekonomi dari Surabaya ke Gresik.
Infrastruktur yang terkoneksi dengan baik diyakini akan mempercepat perputaran ekonomi dan menambah kontribusi PAD.
Mujid juga mendorong OPD lebih kreatif menggandeng pemerintah pusat melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK). “Banyak program bisa tetap jalan melalui sharing anggaran dengan pusat,” tegasnya.
Strategi kelima, DPRD memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama.
Wakil Ketua DPRD Lutfi Dhawam menegaskan anggaran wajib seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), rumah sakit, dan puskesmas tidak boleh dikurangi.
“Kami tetep berkomitmen mendorong untuk kepentingan masyarakat harus didahulukan. Dana BOS salah satunya. OPD harus melihat skala urgensi,” ujar Lutfi Dhawam.
Menurutnya, OPD harus jeli melihat skala urgensi agar program pelayanan dasar tetap berjalan optimal. Revitalisasi sekolah rusak yang dimulai pada 2025 harus dilanjutkan agar kualitas pendidikan di Gresik makin merata.
DPRD juga mendorong pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran agar tepat sasaran. Dispendik misalnya, sudah mengajukan Rp 16 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas melalui pokok pikiran dewan.
Di sektor kesehatan, penambahan fasilitas rawat inap di puskesmas ditargetkan rampung seluruhnya pada 2026. DPRD berharap pelayanan publik di bidang kesehatan makin merata dan berkualitas meski APBD terbatas.
Syahrul Munir menegaskan, di tengah tekanan fiskal, DPRD dan Pemkab tetap sepakat menjaga kesejahteraan perangkat desa serta tenaga honorer dan PPPK.
Tidak ada pemutusan kontrak, hanya penyesuaian pada operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
Komitmen tersebut menjadi bukti DPRD tidak ingin efisiensi berdampak pada masyarakat bawah. Skema anggaran disiapkan agar efisiensi tidak mematikan program sosial dan ekonomi yang sudah berjalan.
DPRD Gresik juga menegaskan optimalisasi aset daerah dan pencarian sumber PAD baru menjadi kunci menuju kemandirian fiskal. Jika intensifikasi berhasil, ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi.
Kondisi ini menjadi momentum bagi Gresik untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Dengan strategi yang tepat, DPRD optimistis APBD 2026 tetap mampu menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan fiskal.