JawaPos.com – Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2022 Jatim resmi dimulai. Senin, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan nota keuangan dalam rapat paripurna di DPRD Jatim.
Sesuai proyeksi awal, APBD tahun depan diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, yang juga jadi prioritas adalah pemulihan ekonomi pascapandemi.
Dalam draf RAPBD 2022 yang sudah disampaikan, sektor pendidikan mendapat porsi anggaran terbesar. Yakni, mencapai Rp 7,934 triliun. Atau, sekitar 27 persen dari total belanja daerah. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk pengembangan pendidikan SMK, SDM, pembiayaan guru honorer, dan penyempurnaan sarana pendidikan.
Di sektor kesehatan, anggaran Rp 4 triliun lebih sudah disiapkan. Selain untuk penanganan dan penanggulangan pandemi, juga untuk menyempurnakan sarana rumah sakit milik pemprov. Di antaranya, RSUD dr Soetomo, RS Saiful Anwar, RS dr Soedono, dan beberapa rumah sakit lainnya.
Untuk pemulihan ekonomi yang sempat terdampak pandemi, ada sejumlah program yang dianggarkan di RAPBD. Di sektor koperasi, usaha kecil, dan menengah, dana yang disiapkan Rp 101,8 miliar. Ada pula anggaran untuk perbaikan kawasan permukiman sebesar Rp 704 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penataan kawasan kumuh serta pengembangan permukiman berbasis informasi dan teknologi.
Pemprov juga memberikan atensi terhadap pengembangan di sektor komunikasi dan informasi. ”APBD tahun depan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan memperkuat daya saing Jatim menuju era industri perdagangan,” katanya.
Sementara itu, mengacu draf RAPBD, total belanja yang dialokasikan Pemprov Jatim tahun depan mencapai Rp 29,2 triliun. Sementara itu, proyeksi pendapatan dipatok Rp 27,4 triliun. Angka tersebut didapat dari pendapatan asli daerah Rp 16,803 triliun dan dana transfer pusat Rp 10,385 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengatakan, besaran anggaran akan ditelaah. Tadi malam legislatif mulai membahas rancangan tersebut. ’’Kami yakin pasti ada perubahan pada angka yang sudah disampaikan,’’ ucapnya.
Perubahan yang paling menonjol adalah sektor pendapatan. Angka yang dicantumkan pada nota keuangan daerah Rp 27,4 triliun. Anik optimistis bisa lebih dari itu. Legislatif akan meminta eksekutif menyesuaikan pencapaian pendapatan yang terakhir. ’’Sebab, hingga sekarang penerimaan pajak masih berlangsung,’’ katanya.
Politikus PKB itu mengapresiasi eksekutif yang bekerja keras pada masa pandemi Covid-19. Namun, ada beberapa catatan yang akan menjadi bahan pada pembahasan RAPBD tersebut. Antara lain, aturan belanja modal 40 persen dalam tiga tahun. ’’Belanja modal yang dialokasikan eksekutif hanya 6 persen. Karena itu, perlu ada penambahan agar pada dua tahun ke depan lebih ringan,’’ jelasnya.
Belanja modal itu berupa infrastruktur dan sarana pelayanan publik. Sektor tersebut sangat penting. Infrastruktur menjadi penunjang kegiatan distribusi dan ekonomi.
PROYEKSI BELANJA DAERAH PADA RAPBD JATIM 2022
Belanja operasional: Rp 20,16 triliun
Belanja modal: Rp 1,82 triliun
Belanja tidak terduga: Rp 771,52 miliar
Belanja transfer: Rp 5,93 triliun
Total belanja daerah: Rp 29,2 triliun