JawaPos.com–Pengurus Pusat (PP) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) mendapat sorotan tajam dari sejumlah pengurus provinsi (Pengprov) FTI.
Di antaranya soal pembekuan Pengprov Sumatra Utara tanpa alasan jelas. Padahal, pengprov Sumatra Utara selalu menyelenggarakan event, pembinaan atlet, dan pelatihan secara rutin dengan program yang jelas.
”Perlu saya jelaskan bahwa sejak terbentuk kepengurusan 2015 sampai 2022, kami mengadakan event dan pelatihan, bersifat daerah maupun nasional. FTI Sumatra Utara sangat aktif dalam kegiatan. Namun pada Juni, kami dibekukan PP FTI dengan alasan tidak masuk akal karena kami tidak mempunyai atlet,” ujar Ketua Umum (Ketum) FTI Sumatra Utara, Yopie War.
Padahal, lanjut dia, setiap tahun pihaknya membuat event, selalu ada kegiatan pembinaan dan pelatihan.
”Bagaimana mungkin program kami jelas setiap tahun diadakan, kami tidak punya atlet,” tambah Yopie War.
Dia mengatakan, pembekuan FTI Sumatra Utara melanggar AD/ART. Tidak ada pembekuan Pengprov FTI dengan dasar perolehan ada atau tidaknya atlet.
”Berkaitan dengan pembentukan pengcab, kami sudah terbentuk sekitar 10 pengcab kabupaten/kota di Sumatra Utara. Itu sudah memenuhi syarat, tetapi KONI Sumatra Utara belum menerima kami, tidak ada penjelasan soal ini juga dari mereka,” ucap Yopie War.
Dia juga menyatakan, tidak ada program dari PP FTI. Selama ini, PP FTI mengatasnamakan sepihak program pengprov sebagai program mereka.
”Perihal kegiatan PP FTI sampai sekarang tidak ada program kegiatan apa pun, event atau kepelatihan. Mereka mengharapkan event dibuat komunitas dan pengprov. Mereka telah gagal total,” tegas Yopie War.
Ketum FTI Jateng Suryati Azizah menambahkan, kurun waktu 4 tahun, PP FTI tidak menyelenggarakan kejuaraan nasional junior atau senior.
”Kegiatan kejurnas ditumpahkan ke pengprov. Kami ada event diatasnamakan PP FTI melaksanakan kejurnas. Itu sangat tidak adil,” tambah Suryati Azizah.
Dia menjelaskan, Pengprov Papua juga mengalami masalah. Sebelumnya, mereka dipimpin Toni Were, namun saat akan ekshibisi PON tiba-tiba diganti.
”Hal-hal itu sering dilakukan PP FTI, mengambil keputusan sepihak,” tambah Suryati Azizah.
”PP FTI banyak pelanggaran. Misalnya rakernas, sudah ditetapkan tidak dijalankan,” ucap Suryati Azizah.
Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) FTI Bangka Belitung (Babel) Fathoni menyebut program triatlon kurang support dalam hal pendanaan, tidak transparan dalam program kerja. PP FTI sering melanggar AD/ART.
”Mereka tidak menjalankan keputusan rakernas soal Musyawarah Nasional (Munas) PP FTI harusnya segera dilakukan karena masa jabatan ketua telah habis,” terang Fathoni.
Namun, lanjut dia, PP FTI justru mengajukan surat perpanjangan kepengurusan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selama tiga bulan.
”Saya pikir PP FTI khususnya terlalu otoriter, mengambil keputusan untuk membangun cabor Triathlon ke depan,” kata Fathoni.
Menurut dia, mayoritas pengprov ingin secepatnya Munas. Hal itu dilakukan agar program PP FTI bisa hidup kembali, meraih prestasi di kancah nasional dan internasional.
”Kurang lebih sudah 50+1, sekitar 18 pengprov ingin segera digelarnya munas. Harus secepatnya paling tidak September atau Oktober. Semakin lambat semakin banyak lagi kebijakan yang kurang memihak kepada pengprov, tidak sesuai AD/ART,” tutur Fathoni.