JawaPos.com - Belum reda kabar tentang kasus makelar Freeport, Ketua DPR Setya Novanto kembali diterpa kabar lain. Kali ini beredar surat atas nama politikus Golkar itu kepada Direktur Utama Pertamina di ruang publik.
Surat itu berisi permintaan agar Pertamina segera membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) ke PT Orbit Terminal Merak (OTM). Surat tertanggal 17 Oktorber 2015 itu juga berisi lampiran notulensi rapat negosiasi awal antara Pertamina dengan OTM, surat penyesuaian kapasitas tangki timbun di PT OTM hingga surat review.
Namun, beredarnya surat tersebut langsung dibantah oleh Kabag Tata Usaha Pimpinan DPR Hani Tahapari. Menurutnya, surat itu tidak pernah dikeluarkan oleh bagian TU dan surat yang beredar saat ini adalah palsu.
"Hal itu terlihat lewat lambang DPR RI yang berada di tengah. Sedangkan, lambang DPR itu selalu berada di pinggir kiri," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11).
Dia menambahkan, seluruh surat dinas juga harus disertai nomor surat dan tanda tangan ketua DPR. "Dalam surat yang beredar itu tidak punya nomor surat dan tidak ada tanda tangan ketua DPR," ungkapnya.
Hani mengaku telah memberi tahukan Setnov tentang beredarnya surat tersebut. "Untuk itu, beliau meminta kepada saya untuk menyampaikan dan meluruskan kebenaran surat ini. Kami nyatakan surat ini palsu," tandasnya.
Kendati demikian, pihaknya bakal melakukan konsultasi hukum mengenai ketidakbenaran surat tersebut. "Sekjen DPR ada biro hukum dan masalah yang berkaitan dengan hukum," pungkasnya.(rka/JPG)