JawaPos.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) 'recehan' sempat disinggung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen hari ini, Selasa (12/9). Beberapa anggota komisi hukum memandang aneh dengan kebijakan tersebut.
Namun Ketua KPK Agus Rajardjo mengatakan, sekecil apapun nilainya, OTT bisa dilakukan jika aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara kedapatan melakukan tindak pidana korupsi.
Misalnya saja pada kasus suap gula impor yang menjaring Ketua DPD Irman Gusman. "Itu tidak lihat batas nilai. Mohon maaf dengan kejadian-kejadian OTT 50 juta, ternyata kasus di belakangnya besar sekali," ujar Agus.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menambahkan, menurut pengalaman lembaganya, tidak pernah OTT dilakukan pada saat uang suap diserahkan pertama kali. Selalu ada yang mendahuluinya.
Seperti dalam kasus suap gula impor yang melibatkan Ketua DPD Irman Gusman, jika dilihat dokumennya bukan yang pertama. Setiap kilogram gula yang ada di Sumatera Barat itu katanya ada yang memotongnya juga.
"Jadi, jumlah gula pertahun, perkilogram, perorang, banyak sekali. Ini memang OTT recehan tapi jarang sekali," sebut Laode.
Nyatanya, ada pula OTT KPK bernilai besar. Misalnya dalam kasus Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono.
Dari kediaman Tonny, KPK mengamankan sebanyak 33 tas berisi uang dengan mata uang rupiah dan mata uang asing. Nilainya sekitar Rp 18,9 miliar.
Selain puluhan tas berisi uang, KPK juga menyita bukti berupa rekening dengan saldo Rp 1,174 miliar, dan empat kartu ATM dari tiga bank berbeda. Sehingga total uang yang ditemukan di Mess adalah sekitar Rp 20,74 miliar.
Bahkan dia berterus terang ada laporan dari jaksa yang ikut OTT malam itu, masih ada banyak uang di kamar Tonny.
"Saya bilang ini sudah 33 ransel? Capek pak, karena berhambur-hambur. Ada 50 ribu, 100 ribu, terhambur-hambur. Jadi ada juga yang seperti itu, tapi jarang sekali terjadi," pungkas Laode.