JawaPos.com - Hingga beberapa minggu terakhir, banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, membuktikan adanya masalah krusial pada penanggulangan bencana di Indonesia. Diantaranya yakni lemah koordinasi lintas sektor, lambatnya respons, hingga minimnya pemanfaatan data ilmiah dan teknologi secara terpadu.
Climate and Energy Manager Greenpeace Southeast Asia, Iqbal Damanik, mengkritisi rendahnya pemanfaatan rekomendasi ilmiah. Hal ini disampaikannya pada forum diskusi publik “Memperkuat Sinergi Penanggulangan Bencana di Indonesia” yang diselenggarakan ILUNI UI secara daring.
“Para ilmuwan sudah mengingatkan sejak lama, tetapi rekomendasi sains sering kali tidak diakomodasi sebelum bencana terjadi. Kita punya data dan prediksi, tetapi tanpa tindakan, semua itu hanya menjadi arsip,” kata Iqbal.
Ia menambahkan, pada kenaikan suhu 1,5°C, Indonesia berpotensi menghadapi hingga 23.000 titik bencana per tahun. Lonjakan ini tampak delapan kali lipat dari kondisi saat ini.
Dari sisi operasional, Ketua Task Force Penanggulangan Bencana BRIN, Joko Widodo, menekankan hambatan klasik birokrasi. “Masalah utama di Indonesia ada tiga, koordinasi, koordinasi, dan koordinasi. Tanggap darurat harus berani mendobrak kebuntuan birokrasi agar kita bisa bergerak cepat,” jelas dia.
Ia mengingatkan bahwa duplikasi kerja antar lembaga membuat waktu penanganan semakin berlarut, seringkali satu lembaga bekerja, lembaga lain mulai lagi dari awal. Menurutnya hal ini harus dihentikan. BRIN pun menegaskan komitmennya menyediakan akses data, pemetaan terdampak beresolusi tinggi, serta dukungan teknis bagi pemerintah pusat dan daerah.
“Data dan analisis BRIN dapat langsung digunakan untuk rekonstruksi tanpa perlu memulai dari nol” ujar Joko.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DKI Jakarta, Narila Mutia Nasir, menegaskan bahwa pendekatan kesehatan masyarakat harus menjadi pondasi utama pada setiap fase penanggulangan bencana.
“Penanggulangan bencana bukan hanya soal logistik dan infrastruktur. Ini persoalan kesehatan publik. Dan kesehatan publik hanya bisa terjaga jika semua sektor bergerak bersama, berbagi data, dan saling memperkuat,” ungkapnya.
ILUNI UI menekankan bahwa sinergi ini hanya bisa terjadi jika kolaborasi menjadi budaya, bukan hanya inisiatif insidental. Indonesia tak kekurangan ahli, teknologi, atau kapasitas, yang dibutuhkan untuk hanya kemauan untuk bekerjasama dengan semangat kolaboratif antara pemerintah, akademisi, masyarakat umum, serta pendekatan holistik lantaran kompleksitas penanganan, mitigasi, rekonstruksi, hingga pencegahan bencana.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan yang positif bagi para pemangku kepentingan di Indonesia sehingga bangsa kita dapat secara kolektif beradaptasi dan saling bahu membahu menghadapi tantangan krisis iklim,” tukas Pramudya A. Oktavinanda, Ketua Umum ILUNI UI.