JawaPos.com - Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Di bidang kesehatan, program unggulan mereka yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat capaian yang baik.
Hingga pertengahan Oktober 2025, sebanyak 44,9 juta warga telah mendaftar, dan 41,8 juta orang benar-benar hadir untuk menjalani pemeriksaan di seluruh Indonesia.
Program ini terbukti menjadi gerakan nasional baru dalam pencegahan penyakit dan deteksi dini kesehatan masyarakat.
"Lebih dari 41 juta masyarakat sudah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis. Ini menunjukkan gerakan pencegahan penyakit sudah mulai menjadi budaya," ujar Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Prof. Dante Saksono Harbuwono.
Program CKG terbagi dalam tiga kategori: CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus. Setiap kategori menyasar kelompok masyarakat berbeda. Dari bayi baru lahir, anak sekolah, hingga lansia.
Dari hasil pemeriksaan, Kementerian Kesehatan menemukan beberapa masalah kesehatan dominan di tiap kelompok usia.
Pada bayi baru lahir, penyebab kematian tertinggi adalah berat badan lahir rendah.
Sementara di kelompok anak sekolah, dua masalah besar muncul: kesehatan gigi dan kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas.
"Kita menghadapi dua sisi ekstrem: di satu sisi masih ada anak-anak stunting, di sisi lain mulai muncul anak-anak obesitas, terutama di kota besar," kata Wamenkes.
Untuk usia dewasa, sekitar sepertiga populasi mengalami obesitas, baik dari berat badan maupun ukuran lingkar perut.
"Kalau lingkar perut laki-laki di atas 90 cm dan perempuan di atas 80 cm, itu artinya risiko penyakit jantung meningkat tajam. Obesitas ini menjadi faktor risiko utama penyakit tidak menular," jelasnya.
Sementara pada kelompok lansia, hipertensi menjadi temuan paling dominan. Yang mengejutkan, banyak warga baru mengetahui penyakitnya saat ikut pemeriksaan.
"Yang menarik, sebagian besar kasus hipertensi dan diabetes baru diketahui saat pemeriksaan dilakukan. Sebanyak 70 persen penderita diabetes dan tiga kali lipat penderita hipertensi sebelumnya tidak tahu bahwa mereka sakit. Artinya, deteksi dini lewat Cek Kesehatan Gratis ini sangat efektif untuk menemukan kasus tersembunyi," ungkap Dante.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama CKG bukan hanya mendeteksi penyakit, tetapi mencegah masyarakat jatuh ke kondisi berat seperti stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung.
Kalau kita bisa tahu lebih awal, kita bisa mencegah orang jatuh ke komplikasi yang berat," tegasnya.
Prof. Dante juga menyoroti fakta bahwa biaya kesehatan di dunia naik lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi.
"Inflasi kesehatan selalu meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi di semua negara, dan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan usia harapan hidup," ujarnya.
Ia membandingkan, biaya kesehatan per individu di AS mencapai USD 11.000 per tahun dengan usia harapan hidup 78 tahun.
Di Jepang, biayanya USD 4.400 dengan usia harapan hidup 84 tahun.
Sedangkan di Indonesia, biaya kesehatan baru sekitar USD 150 per orang dengan usia harapan hidup 71 tahun.
"Artinya, kita harus lebih efisien dan cerdas dalam membelanjakan pembiayaan kesehatan untuk bisa memperpanjang usia harapan hidup,” jelasnya.
Ahli UI: Program CKG Patut Diapresiasi, Tapi Butuh Tindak Lanjut
Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan UI, Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, menilai langkah pemerintah sudah di jalur tepat. Namun ia mengingatkan, tindak lanjut dari program CKG masih belum optimal.
Menurutnya, warga yang memiliki faktor risiko penyakit harus terus dipantau dan dituntaskan pengobatannya.
"Kalau orang-orang yang mempunyai faktor risiko harusnya terus dikejar, dipantau, dituntaskan pengobatannya sehingga pendangkitnya terkendali. Kalau dia ada TBC harus dituntaskan sampai TBC-nya selesai," ujarnya.
Hasbullah juga mengingatkan pemerintah soal belum direvisinya tarif kapitasi dan CBG (DRG) dalam sistem JKN BPJS.
Ia menilai, tarif yang stagnan membuat kualitas layanan rumah sakit dan klinik bisa menurun.
"Ada ide bagus yaitu melakukan pemutihan iuran JKN BPJS. Namun ada faktor yang lebih penting dari pemutihan itu, yaitu bahwa tarif bayaran kapitasi dan CBG harusnya sudah awal tahun ini direvisi," tegasnya.
Selain itu, penerapan kelas rawat inap standar yang sudah diperintahkan sejak enam tahun lalu juga belum terlaksana.
"Saya sudah pernah melakukan analisis, angka kematian pasien-pasien yang punya hak kelas 3 lebih tinggi. Karena bayarannya lebih kecil. Nah ini ada kecenderungan kemungkinan besar terjadi diskriminasi pelayanan," jelasnya.
Hasbullah berharap di tahun kedua pemerintahannya, Presiden Prabowo mulai memusatkan perhatian pada perbaikan sistem kesehatan nasional.
"Mudah-mudahan di tahun kedua setelah perut kenyang, Prabowo memusatkan pelayanan kesehatan, perbaikan pelayanan kesehatan. Baru yang lain bisa baik nanti," imbuhnya.