JawaPos.com-Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada 18 Februari. Kemudian Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada 20 Maret.
Meskipun sudah ada penetapan, negara tetap harus melaksanakan Sidang Isbat tahun depan. Pesan tersebut disampaikan mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.
"Meskipun Sidang Isbat dikatakan menghabiskan anggaran, tetap perlu dijalankan," kata Lukman dalam diskusi tentang Pesantren dan Kehadiran Negara di Jakarta.
Dia mengatakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal puasa, lebaran, atau Idul Adha itu wujud relasi antara negara dengan agama di Indonesia. Dia menegaskan Indonesia bisa negara Islam. Di sisi lain Indonesia bukan negara sekuler.
Di Indonesia, pemerintah atau negara memberikan pelayanan kepada umat beragama. Pelaksanaan Sidang Isbat itu, sebagai bentuk pelayanan negara kepada umat beragama. Itupun hasilnya mau dijalankan atau tidak, merupakan hak dari masing-masing umat.
"Buktinya pernah terjadi perbedaan," tutur Lukman.
Dalam diskusi itu Lukman mengatakan Indonesia tidak seperti Vatikan atau Arab Saudi. Di mana di negara tersebut fatwa ulama atau pemuka agama adalah peraturan negara.
Indonesia juga bukan seperti sejumlah negara sekuler di Eropa. Di mana negara sama sekali tidak mencampuri urusan agama penduduknya.
PP Muhammadiyah mulai menggunakan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT). Sehingga tanggal-tanggal penting dalam Islam sudah mereka tetapkan. Bahkan sampai dengan 30 tahun ke depan.
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas mengatakan, mereka mulai menggunakan KHGT pada 1447 Hijriyah. Sehingga sudah menetapkan tanggal-tanggal penting terkait ibadah umat Islam untuk 2026.
Misalnya awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriyah jatuh pada 18 Februari 2026. Penetapan ini merevisi ketetapan sebelumnya yang menyebutkan 1 Ramadan 1447 Hijriyah jatuh pada 19 Februari. Kemudian untuk pengujung bulan puasa atau 30 Ramadan jatuh pada 19 Maret 2026. Sehingga lebaran tahun depan diputuskan jatuh pada 20 Maret.
Hamim mengatakan KHGT merupakan produk dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). "Mereka (OKI) berharap negara-negara Islam menggunakan KHGT)," kata dia.
Pertimbangan dari OKI supaya menjaga nama baik Islam. Karena belum memiliki kalender tunggal untuk agama Islam, OKI memandangnya kurang baik.
"Kok pada zaman begini belum memiliki kalender tunggal kan aneh. Karena secara ilmu itu bisa," tutur Hamim Ilyas.
Dengan pertimbangan itu, Muhammadiyah memutuskan untuk menggunakan KHGT. Keputusan itu diambil dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar 2015.
Kemudian benar-benar diterapkan pada 1447 Hijriyah sekarang. Hamim mengatakan di ASEAN baru Indonesia yang mengadopsi KHGT tersebut. Negara lain yang menerapkan KHGT adalah Turki. "Arab Saudi belum," tandas Hamim Ilyas.
Dia mengatakan, salah satu kriteria dari KHGT adalah ketinggian hilal 5 derajat dengan sudut elongasi 8 derajat. Sistem kalender ini diperkenalkan OKI sejak 2008. Dengan kriteria itu, negara-negara Islam cukup mengikuti saja.
Hamim menegaskan, Muhammadiyah sepakat menggunakan KHGT karena memenuhi dua aspek penting. Yaitu aspek syariah Islam dan keilmuan. Dia mengatakan saat ini Muhammadiyah sudah membuat kalender Islam atau Hijriyah berbasis KHGT untuk 30 tahun ke depan.
"Sebenarnya sudah ada yang menghitung sampai 350 tahun ke depan," ungkap Hamim Ilyas.
Namun Hamim mengatakan, mereka tetap menggunakan prinsip bahwa Muhammadiyah terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.
Di Indonesia ada dua sistem penentuan kalender Hijriyah terkait dengan pelaksanaan ibadah. Selain metode hisab, juga metode rukyat dengan pengamatan hilal secara langsung. Untuk mengakomodasi dua metode itu, Pemerintah melakukan sidang isbat. Untuk penetapan awal Ramadan, lebaran, dan Idul Adha.