JawaPos.com - Pemerintah dan DPR berkomitmen penuh dalam mendorong peningkatan sektor perkebunan di Sulawesi Tengah. Khususnya pada komoditas kakao.
Saat ini, daerah Sulawesi Tengah merupakan penyumbang terbesar produksi kakao nasional.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan), totalnya mencapai 180 ribu ton.
Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementan, Bambang mengatakan, kebutuhan kakao dunia terus meningkat setiap tahunnya. Para petani Tanah Air, kata dia, harus menangkap peluang ini dengan maksimal.
"Pengantin baru saja butuh kakao," seloroh Bambang ketika mendampingi rombongan Komisi IV DPR ke Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (19/2).
Apa yang diungkapkan Bambang tak lepas dari belum optimalnya para petani dalam menggarap kakao.
Padahal, potensi kakao bisa dilipatgandakan dengan sistem dan manajemen tanam yang cermat serta terencana.
"Sekarang itu rata-rata (per hektar) 500-600 kilogram. Padahal bisa 5-7 ton. Bayangkan bisa tujuh kali lipat," ujar dia.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Roem Kono meminta pemerintah memrpioritaskan anggaran perkebunan untuk Sulawesi Tengah. Khususnya berkaitan dengan peningkatan produksi kakao.
"Sekarang kan Rp 200 miliar (untuk kakao). Nah minimal 30-40 persen di-drop untuk Sulawesi. Ini agar terjadi akselerasi peningkatan kualitas dan kuantitas sektor perkebunan. Tak hanya kakao, tapi juga kelapa, cengkeh, dan kopi," beber legislator asal Fraksi Golkar itu.
Roem Kono berjanji dia bersama Ditjenbun Kementan bakal bersinergi membangun sektor perkebunan nasional. Apalagi, sektor ini menyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) paling besar dari sisi non migas.
"Seperti dikatakan Pak Dirjen (Perkebunan), PDB Perkebunan Rp 429 triliun. Harus benar-benar didorong oleh semua pihak," lanjut dia.
Roem Kono juga meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah secara intensif membantu para petani kakao.
Dia melihat ada beberapa persoalan, mulai dari ketersediaan pupuk, penanggulangan hama Penggerek Buah Kakao (PBK), hingga stabilitas harga.
"Harus diselesaikan segera. Tadi para petani meminta bantuan pupuk dan Gedung Unit Pengelolaan Hasil. Kami akan bantu untuk direalisasikan," jelas dia.
Minta Didirikan Unit Pengolahan Hasil Kakao
Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya, Sudirman berharap pemerintah serta DPR bisa mendirikan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kakao di tempat perkebunannya.
Menurutnya, keberadaan UPH secara otomatis bisa meningkatkan kualitas kakao, terutama pascapanen.
Adapun UPH yang diminta para petani terdiri dari alat vermentasi biji kakao, mesing pengering cokelat, dan alat pengolahan pupuk organik.
"Kalau ada UPH, minimal lebih optimal pengolahan biji kakaonya, tidak langsung dijual begitu saja," jelas dia ketika beraudiensi dengan rombongan Komisi IV DPR.
"Lahan yang dikelola kelompok tani di sini sekitar 27 hektar. Kalau bagus (panen kakao) bisa sampai 1,7 ton per hektar," lanjut Sudirman.
Dalam kesempatan itu, Sudirman juga meminta pemerintah memperhatikan penyediaan pupuk formula khusus bagi para petani kakao.