JawaPos.com - Penetapan awal Ramadhan kembali memicu perdebatan publik. Kali ini, sorotan tertuju pada metode hisab Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang digunakan oleh Muhammadiyah.
Sejumlah kalangan menilai metode hisab KHGT “menabrak batas siang dan malam”. Padahal, konsep waktu sangat penting dalam Islam karena berkaitan dengan kewajiban dan perintah di dalam agama harus dijalankan. Seperti kewajiban melaksanakan shalat, puasa, dan lain-lain.
Kontroversi terjadi mengingat Muhammadiyah dengan pendekatan KHGT menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, kendati hilal belum tampak di langit Indonesia.
Pernyataan kritis salah satunya disampaikan oleh Akram SP melalui unggahan di akun media sosialnya. Dia menilai, pendekatan global KHGT terlalu jauh melampaui logika konsep waktu (sunnatullah), meski berbasis pada data astronomi yang sangat presisi.
"Indonesia tak mungkin melihat hilal malam Ini, kenapa Muhammadiyah buru-buru tetapkan 1 Ramadhan jatuh pada esok hari? Sebenarnya tidak buru-buru," tulis Akram dalam unggahannya di Instagram.
"Ini bisa terjadi karena dengan metode perhitungan astronomis, awal setiap bulan hijriah dapat dihitung dengan sangat akurat sampai ke level detik, bahkan hingga ratusan tahun yang akan datang. Tapi tidak sesimpel itu...," imbuhnya.
Menurut dia, umat Islam selama ini selalu terjebak dalam debat klasik antara metode hisab vs rukyat dalam menetapkan hari-hari penting, termasuk 1 Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri.
Muhammadiyah bergerak lebih jauh dengan mengubah pendekatan metode hisab menjadi hisab Kalender Hijriah Global Tunggal. Dengan pendekatan tersebut, Muhammadiyah berambisi hendak menyatukan bumi dalam satu kalender. Satu bumi, satu tanggal.
Gagasan KHGT ini, menurut Akram, lahir dari Konferensi Istanbul pada 2016 dengan slogan besar: One Day, One Sate. Satu Bumi, Satu Tanggal.
"Prinsipnya sederhana namun radikal. Jika hilal terlihat di ujung dunia manapun, maka seluruh penduduk bumi harus masuk hari hijriah baru bersama-sama," ungkapnya.
Konsep ini ingin menghapus perbedaan tanggal antarnegara dalam kalender Islam. Secara visi, ini terdengar indah dan menarik karena bisa menyatukan umat secara global. Tapi secara praktik, muncul problem mendasar karena adanya perbedaan siang dan malam di bumi.
"Mari kita lihat simulasi menarik untuk Ramadhan 1447 H (2026 M). Berdasarkan perhitungan KHGT, syarat hilal bisa terlihat (imkanur rukyah) kemungkinan besar baru terpenuhi di wilayah Alaska, AS. Di sinilah plot twist-nya," jelasnya.
"Ketika hilal itu secara teoritis muncul di ufuk Alaska saat Maghrib mereka tanggal 17 Februaru, kita di Indonesia sedang melakukan apa? Kita sedang beraktivitas pukul 11.00 siang tanggal 18 Februari. Secara fisik hilal belum ada di langit kita, tapi kita dipaksa mengakui masuknya tanggal 1 Ramadhan," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan Muhamadiyah melalui KHGT sebenarnya dapat dipahami dengan konsep transfer rukyat atau meminjam penglihatan yang memang dikenal di Indonesia selam ini.
"Contoh klasik (2022): Jika hilal terlihat di Aceh saat Maghrib, apakah saudara kita di Papua ikut berlebaran besoknya? Ya, padahal saat itu di Papua sudah malam larut dan bulan sudah terbenam lama. Papua meminjam penglihatan Aceh. Ini adalah konsep penyatuan Matla' (zona terbit) dalam skala negara," katanya.
Apa yang dilakukan Muhammadiyah dengan pendekatan hisab KHGT, menurut Akram, berusaha membawa logika Aceh-Papua ke level yang lebih ekstrem, tingkat dunia.
"Jika kita saja bisa menyatukan matla' dari Sabang sampai Merauke yang beda 3 jam, kenapa tidak menyatukan matla' dari Alaska sampai Jakarta atau sampai Selandia Baru?," katanya.
"Bagi pendukung KHGT, batas negara itu imajiner. Bumi ini bak satu hamparan masjid. Jadi, batas matla' harusnya dapat diperluas melingkupi seluruh bola bumi (Global Horizon)."
Membawa matla' melingkupi seluruh dunia tentu tidak sesederhana itu karena membawa tantangan yang rumit mengingat menabrak batas waktu siang dan malam.
"Pada kasus Aceh-Papua, keduanya masih berada dalam satu malam yang sama. Tapi pada kasus Alaska-Indonesia, perbedaannya menabrak logika waktu (berbeda 16 jam)," tuturnya.
"Saat Alaska Maghrib, Indonesia siang bolong. Memulai hari baru (misal Ramadhan) saat matahari masih di atas kepala terasa mengganjal secara sunnatullah, meski secara administratif mungkin memudahkan," paparnya.
Pemerintah melalui Kementerian Agama dan ormas Nahdlatul Ulama (NU) memilih sikap lebih berhati-hati mengingat ibadah sangat terikat oleh dimensi ruang dan waktu.
"Logikanya seperti sholat Dzuhur. Kita tidak sholat hanya karena di Makkah sudah adzan. Kita bersujud saat matahari tergelincir di langit kita sendiri. Memaksakan puasa saat hilal belum hadir di cakrawala kita, dianggap terlalu jauh melangkah dari teks rukyah yang menuntut adanya pembuktian empiris (pengamatan)," paparnya.