Delapan ratusan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia tak bisa melanjutkan studi ke jenjang SMA. Wartawan Jawa Pos GUNAWAN SUTANTO ikut mendampingi Mayjen (TNI) Asrobudi yang meneliti akses pendidikan mereka di tengah perkebunan sawit Sabah.
---
KARDUS besar berisi buah tangan itu diangkat seorang pria dari bagasi mobil ke dalam kelas. Dengan cekatan Mayjen (TNI) Asrobudi meraih dan membuka lilitan selotipnya.
"Siapa yang ranking I, II, dan III, angkat tangan. Bapak ada hadiah," ujar Asrobudi.
Dengan malu-malu, seorang anak perempuan yang duduk di bangku depan angkat tangan. Lalu disusul seorang anak lelaki yang duduk di bangku paling belakang, yang berdiri sambil mengacungkan tangan. Mereka peringkat pertama dan kedua di kelas itu. Tapi, belum sempat keduanya maju, Asro -sapaan Asrobudi- rupanya tersadar. "Yang ranking ketiga mana?" tanya pengajar di Lemhannas itu.
Suasana kelas yang dihuni para remaja berusia 15-an tahun itu mendadak hening. Beberapa siswa saling memandang seolah sebagai tanda agar ada yang menjawab pertanyaan Asro. Tak lama kemudian, salah seorang anak menyeletuk, "Sudah tak sekolah, Pak, menikah."
Mendengar jawaban itu, sontak Asro kaget. Seolah tak percaya. Mantan Dandim Surabaya Selatan tersebut menoleh ke kanan dan kiri mencari sosok Niasari, guru di kelas itu. Asro bertanya kepada Niasari apakah jawaban muridnya benar.
Nia -sapaan Niasari- mengangguk dan menjawab persis yang dikatakan muridnya. Asro kembali terdiam. Wartawan koran ini yang ada di samping Asro melihat mata alumnus Akabri 1985 itu berkaca-kaca.
Cerita di atas didapat Jawa Pos ketika Asrobudi sedang mendatangi Community Learning Center (CLC) Ribubonus. Letaknya di tengah-tengah ladang sawit di Ribubonus Estate, Telupid, Sandakan, Sabah, Malaysia.
Ketika itu Asro sedang melakukan penelitian terkait pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Sabah untuk keperluan studinya di Universitas Indonesia. Dan Jawa Pos mendapatkan kesempatan untuk ikut mendampingi.
Cerita si anak putus sekolah karena menikah di atas hanya satu di antara sekian kisah pilu tentang pendidikan anak-anak PMI di Malaysia. Data yang kami dapat dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), pada 2018 ini ada setidaknya 819 anak lulusan SMP yang tak bisa melanjutkan studi ke jenjang SMK atau SMA.
Kebanyakan berserah diri menjadi pekerja ladang seperti para orang tuanya. Tiap tahunnya hal itu selalu terjadi. Hanya angkanya yang berubah. Cenderung naik.
Dari penelitian yang kami lakukan selama di sana, banyak sekali faktor penyebab ketidakberdayaan anak-anak PMI dalam melanjutkan sekolah ke jenjang SMA sederajat. Saling bertautan. Mbulet.
Anak-anak PMI di Sabah yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA kebanyakan terganjal status dan regulasi. Ganjalan status dialami karena orang tua mereka yang datang ke Sabah secara ilegal.
Mengapa masuk secara ilegal? Kebanyakan menjawab karena ketidaktahuan. Masuk secara ilegal juga dianggap tidak rumit. Hanya butuh keluar uang lebih untuk memanfaatkan jasa tekong.
Keimigrasian Malaysia sebenarnya telah mengatur bahwa tenaga kerja nonprofesional seperti pembantu rumah tangga, buruh konstruksi, pekerja pabrik, dan pekerja di perkebunan atau perladangan sawit tidak boleh menikah. Juga tidak boleh membawa serta keluarganya. Tapi, karena kontrak kerja yang panjang, rata-rata di atas lima tahun, banyak PMI yang membawa istri dan anaknya secara ilegal. Bahkan, ada yang melahirkan anak di Malaysia.
Kalaupun masuk Malaysia secara resmi pun, sebenarnya anak-anak PMI tak bisa mengenyam pendidikan di sekolah kebangsaan (sekolah negeri). Kebijakan itu diberlakukan jiran Indonesia tersebut karena menyangkut subsidi. Negeri penghasil cerita anak Upin dan Ipin itu hanya memberikan subsidi untuk pelajar berstatus warga negara Malaysia.
Jalan keluar terkait persoalan tersebut sudah dibuat sejak 2016, tapi faktanya tak benar-benar bisa keluar dari masalah. Saat itu pemerintah Malaysia dan Indonesia membuat kesepakatan tentang pendirian SIKK. Secara resmi SIKK beroperasi sejak 1 Desember 2008. Pada 22 Desember 2013 SIKK telah memiliki gedung sekolah sendiri.
Tapi, pendirian SIKK tak benar-benar menyelesaikan masalah. Sebab, SIKK hanya bisa dijangkau anak-anak PMI yang berada di sekitar Kota Kinabalu. Itu pun mayoritas anak yang bersekolah di SIKK harus berangkat sekolah dengan menggunakan bus lokal atau semacam antar jemput sekolah.
Jawa Pos sempat menanyai beberapa orang tua/wali terkait biaya transportasi bagi anaknya yang bersekolah di SIKK. Menurut mereka, setidaknya dibutuhkan biaya transportasi Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan. Jumlah yang tergolong besar untuk para PMI. Menurut pihak KJRI Kota Kinabalu, rata-rata penghasilan mereka di perkebunan 900 RM atau setara dengan Rp 3 juta.
Dari persoalan tersebut, KJRI Kinabalu dan pemerintah Malaysia serta persatuan perusahaan perkebunan dan perladangan lantas mengizinkan adanya pendidikan di kebun-kebun sawit. Kegiatan tersebut awalnya dilaksanakan LSM Humana Child Aid Society. Sebuah LSM asal Malaysia.
Tapi, lagi-lagi muncul kendala. LSM Humana tak mampu menangani seluruh pendidikan anak-anak PMI usia sekolah di Sabah. Yang jumlahnya mencapai 43 ribu orang (data 2012). Kala itu Humana hanya sanggup memberikan pendidikan baca tulis berhitung (calistung) untuk 7.796 anak.
Dari sana akhirnya berdiri community learning center atau CLC, layanan pendidikan yang di-support penuh Kemendikbud. Mulai pengiriman tenaga pendidik maupun penyaluran dana bantuan pendidikan.
Dari tahun ke tahun pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berupaya meningkatkan jumlah CLC. Baik yang ada di kompleks ladang sawit maupun perkebunan nonsawit.
Dari data SIKK, saat ini di Sabah terdapat 227 CLC. Terdiri atas 70 CLC ladang ber-permit (berizin), 39 CLC nonladang (tidak di kompleks perkebunan sawit), dan 118 CLC tidak ber-permit (belum mendapatkan izin dari pemerintah Malaysia).
Selama di Sabah, ada tiga tempat yang menjadi jujukan Jawa Pos dan Asrobudi. Yakni CLC Kundasang, CLC Ribubonus, dan CLC Monsok. Dari pengamatan langsung di lokasi maupun cerita-cerita para guru (yang dilengkapi data visual dari para guru), tak sedikit kondisi CLC yang memprihatinkan. Terutama CLC yang berstatus nonladang, yakni CLC yang tidak didirikan perusahaan ladang atau perkebunan sawit.
Saat ini masalah terbesar yang sedang dihadapi Indonesia sebenarnya bukan sekadar anak-anak PMI bisa mendapatkan sekolah di CLC maupun Humana. Tapi justru proses setelah mereka lulus dari sana.
Tak sedikit anak jebolan CLC maupun Humana yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA sederajat. Itulah yang sedang diteliti Asrobudi.
Sampai saat ini CLC yang diperbolehkan Kementerian Pelajaran Malaysia hanya sampai selevel SMP. Itu tertuang dalam Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) di Sabah pada angka 5, poin 5.1.
Satu-satunya sekolah setingkat SMA di Sabah yang bisa diakses secara gratis oleh anak-anak PMI hanya SIKK. Karena faktor kapasitas, tentu tak semua anak PMI jebolan CLC atau Humana bisa diterima di SIKK.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya mencari jalan keluar dengan memberi anak-anak PMI beasiswa untuk bisa melanjutkan studi ke tingkat SMA sederajat di luar Sabah. Antara lain beasiswa repatriasi dan afirmasi pendidikan tinggi. Ada juga beasiswa Sabah Bridge yang digagas para guru CLC.
Tapi, tak sedikit orang tua yang keberatan berjauhan dari anak mereka. "Hampir setiap tahun kuota dari beasiswa yang ada tak terpenuhi. Sebab, ada saja siswa yang batal ikut karena orang tua keberatan tinggal berjauhan," ungkap Konjen RI Kota Kinabalu Krishna Djelani.
Pernyataan Krishna itu klop dengan ungkapan sejumlah orang tua yang kami temui di CLC-CLC. Jadi, ada dua tantangan pemerintah saat ini. Pertama, mengedukasi para PMI agar lebih mengutamakan masa depan dan pendidikan anak-anak mereka. Juga yang tak kalah penting: memiliki daya tawar pada Malaysia. Agar kebijakan yang menimbulkan kesulitan akses pendidikan untuk anak-anak PMI bisa dilonggarkan.