JawaPos.com – Rapat antara Komisi IV DPR dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta kemarin (16/1) menyoroti kebijakan impor beras. Pasalnya, dari laporan Kementan, Indonesia surplus beras. Tetapi, pada kenyataannya, pemerintah masih impor salah satu kebutuhan pokok tersebut.

Berdasar data yang dipaparkan di rapat, pada 2022 Indonesia mengalami surplus beras sebanyak 1,74 juta ton. Tetapi, pada tahun yang sama, pemerintah mengimpor 501 ribu ton. Begitu pun pada 2021 ada surplus 1,31 juta ton, tetapi impor sebanyak 407 ribu ton.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengungkapkan kekesalannya terhadap kebijakan pemerintah yang masih membuka keran impor beras. Dia mengaku miris melihat data beberapa tahun belakang, yang ternyata masih ada kebijakan impor beras. ’’Surplus kok harus impor. Saya sampai tanya ke pakar, apa itu surplus (beras),’’ katanya.

Menurut Sudin, adanya impor bahan pangan menjadi indikator pengelolaan pertanian masih buruk. Apalagi, ada kecenderungan kenaikan impor setiap tahun.

Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo meninggalkan gedung DPR saat jeda makan siang. Dia harus menghadiri rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam forum rapat bersama komisi IV itu, Dirut Perum Bulog Budi Waseso memberikan penjelasan soal kebijakan impor beras di tengah kondisi surplus beras. ’’Mengenai impor beras, perlu sekali lagi saya laporkan, dalam hal ini Bulog bukan yang mengajukan impor beras,’’ katanya.

Pensiunan polisi yang akrab disapa Buwas itu menjelaskan, Bulog hanya diberi penugasan dari hasil proses rapat di kabinet. Rapat di kabinet itu kemudian ditindaklanjuti pada rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebanyak tiga kali.