JawaPos.com - Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut utang negara digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Jika tidak berutang, Darmin menyebut tidak ada pembangunan yang masif seperti saat ini.
Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai pernyataan tersebut sebagai sebuah kebohongan.
"Yang paling penting, bahwa ternyata terbukti sekali bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh pak Darmin yang mengatakan tak utang tapi pembangunan infrastruktur lambat. Terbukti bahwa utang itu relatif kecil hubungannya dengan pembangunan infrastruktur," ujarnya di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3).
Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama ini utang yang dilakukan pemerintah justru melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebut saja proyek LRT yang hanya dibiayai APBN sebesar Rp 1,6 triliun dan sisa anggarannya melalui pinjaman yang dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero).
"Pembangunan transmisi listrik, dulu di APBN sekarang PLN yang bangun. Jadi infra makin banyak dibiayai oleh utang yang kita maksud," tuturnya.
Menurutnya, utang yang dilakukan pemerintah justru lebih dialokasikan untuk belanja pegawai dan pos lainnya. Hal itu terbukti dari alokasi anggaran belanja pegawai yang terus meningkat dalam empat tahun terakhir.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2014 alokasi belanja pegawai sebesar 20,25 persen dari total APBN. Tahun 2015 sebesar 23,76 persen dari APBN, tahun 2016 26,44 persen dan tahun 2017 sedikit menurun yakni sebesar 26,25 persen.
"Jadi utang itu digunakan lebih banyak untuk meningkatkan pos lain termasuk belanja pegawai. Ini bukan jaman orde baru lagi, kalau orba utang dipakai seluruhnya untuk pembangunan. Sekarang utang dipakai umum, generik. Jadi nggak bener nih," pungkasnya.