JawaPos.com – Pemerintah Distrik Arakawa di Tokyo mulai menguji penggunaan kamera berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dengan teknologi pengenal wajah untuk membantu mencari anak-anak dan lansia yang hilang. Namun, kebijakan tersebut memicu perdebatan mengenai perlindungan privasi di ruang publik.
Seperti dilansir Kyodo, Kamis (16/7), sebanyak 33 kamera keamanan berteknologi AI dipasang di tiang-tiang jalan utama dan kawasan sekitar Stasiun JR Nippori sejak April lalu. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik yang ramai dilalui komuter, pelajar, dan warga asing.
Sistem itu bekerja dengan membandingkan foto orang yang dilaporkan hilang dengan rekaman kamera. Keluarga cukup menyerahkan foto kepada pemerintah distrik, kemudian AI akan memindai rekaman untuk mencari orang dengan wajah yang paling mirip.
Pemerintah Distrik Arakawa menyebut ini sebagai penggunaan pertama kamera pengenal wajah di ruang terbuka oleh pemerintah daerah di Jepang. Tujuannya adalah mempercepat pencarian anak-anak maupun lansia, terutama penderita demensia, yang dilaporkan hilang.
Setiap tahun, kantor polisi di Arakawa menerima sekitar 100 laporan mengenai anak-anak dan lansia yang hilang. Sebelum teknologi ini digunakan, polisi dan petugas pemerintah harus melakukan pencarian secara langsung di sekitar stasiun dan lokasi lain.
Pemerintah distrik menegaskan rekaman kamera hanya disimpan selama tujuh hari. Akses terhadap data juga dibatasi hanya untuk sejumlah kecil petugas melalui komputer khusus yang ditempatkan di ruang terkunci.
Menurut pemerintah setempat, rekaman tersebut hanya digunakan untuk pencarian orang hilang dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Di bawah kamera juga dipasang pemberitahuan bahwa perangkat tersebut menggunakan teknologi AI dengan pengenal wajah.
Namun, pemberitahuan itu menuai kritik karena ukurannya kecil, sulit dibaca, dan hanya tersedia dalam bahasa Jepang. Kondisi tersebut dinilai kurang memadai mengingat kawasan tersebut juga banyak dikunjungi wisatawan dan warga asing.
Sejumlah warga memberikan tanggapan beragam. Seorang mahasiswi mengaku tidak mengetahui bahwa kamera tersebut menggunakan AI.
"Saya tidak tahu AI digunakan. Menurut saya ini inisiatif yang baik jika bisa membantu menemukan orang yang hilang," ujarnya.
Sementara itu, seorang pria berusia 60-an tahun mengaku tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan kamera. Namun, ia khawatir jika teknologi itu berkembang tanpa pengawasan yang memadai.
"Yang saya khawatirkan adalah jika penggunaannya berlebihan hingga mengarah pada masyarakat yang terus diawasi," katanya.
Wali Kota Arakawa, Gaku Takiguchi, mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan keamanan masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi.
"Tujuan kami adalah meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat. Kami akan mengoperasikan sistem ini dengan tetap memperhatikan perlindungan informasi pribadi," ujarnya.
Di sisi lain, pakar hukum informasi dari Meiji University, Harumichi Yuasa, menilai pemerintah harus memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, warga berhak memahami alasan penggunaan sistem tersebut, terutama karena kamera dipasang di kawasan yang setiap hari dilalui banyak orang.
Teknologi serupa juga mulai diterapkan di sejumlah daerah lain di Jepang untuk tujuan berbeda, seperti mendeteksi orang yang berkeliaran di kawasan hiburan demi menekan praktik calo jalanan. Namun, penggunaan pengenal wajah terus menjadi perdebatan, termasuk di luar Jepang. Uni Eropa, misalnya, membatasi penggunaan data biometrik seperti wajah di ruang publik melalui regulasi AI Act demi melindungi hak privasi warga.