JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan bahwa pengembangan teknologi kecerdasan artifisial atau AI harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga demokrasi, serta mendukung terciptanya keadilan sosial di tengah dominasi platform teknologi global yang semakin besar.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria menyatakan pengembangan AI tidak bisa hanya diarahkan untuk kepentingan industri dan keuntungan bisnis semata. Menurutnya, teknologi tersebut harus dikelola agar tetap melindungi masyarakat, demokrasi, dan ruang publik digital.

“Tujuan kami jelas, yaitu membangun ekosistem AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi nilai-nilai sosial masyarakat dan prinsip demokrasi. Bagi kami, AI yang bertanggung jawab berarti memperkuat literasi AI agar masyarakat dan angkatan kerja siap menghadapi transformasi ini, dengan prinsip tidak seorang pun tertinggal,” ujar Wamen Nezar di Jakarta, dikutip Jumat (29/5).

Ia menjelaskan laju perkembangan AI yang sangat cepat kini memunculkan berbagai tantangan baru, mulai dari isu keamanan, etika, tata kelola teknologi, penyebaran disinformasi, hingga konsentrasi kekuatan pada segelintir pihak penguasa teknologi.

Baca Juga: Maling Motor di Grogol Ngaku Dapat Bisikan Temui Prabowo, Ternyata Positif Sabu!

Menurutnya, kondisi tersebut tergambar dalam International AI Safety Report 2026 yang disusun oleh lebih dari 100 pakar AI dan mendapat dukungan lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia.

“Di seluruh dunia, kecerdasan buatan berkembang dengan sangat cepat, membawa tidak hanya peluang besar, tetapi juga pertanyaan serius mengenai keamanan, etika, tata kelola, dan kepercayaan publik. Rilis Laporan Keamanan AI Internasional 2026 semakin memperjelas hal tersebut,” kata Wamen Nezar.

Ia menilai keamanan AI kini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pelengkap dalam pengembangan teknologi, melainkan harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan sistem AI.

Indonesia, lanjutnya, memandang inovasi teknologi dan tanggung jawab sosial harus berjalan seimbang agar manfaat AI dapat dirasakan luas oleh masyarakat.

“Keamanan AI tidak lagi dapat dianggap sebagai isu sekunder. Keamanan AI harus menjadi bagian dari arsitektur inti pengembangan AI itu sendiri. Indonesia percaya bahwa inovasi dan tanggung jawab harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Pemerintah juga menempatkan AI sebagai teknologi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sektor layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Meski demikian, pengembangan AI ditegaskan tetap harus mengedepankan prinsip etika, keadilan, transparansi, dan praktik yang adil di ekosistem digital.

Indonesia juga mendorong penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengembangan AI, termasuk memastikan distribusi manfaat teknologi dapat dirasakan lebih merata melalui kebijakan, dialog, dan regulasi yang adaptif.

Baca Juga: Komdigi Ungkap 50 Persen Anak Indonesia Terpapar Konten Seksual di Medsos

Wamen Nezar menilai isu keamanan AI merupakan persoalan global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja sehingga membutuhkan kerja sama internasional, standar bersama, dan komunikasi yang berkelanjutan antarnegara.

Indonesia pun menyatakan siap mengambil peran dalam memperkuat tata kelola dan keamanan AI global agar perkembangan teknologi tersebut tetap aman, etis, inklusif, dan berorientasi pada manusia.

“Keamanan AI merupakan tantangan global. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasinya sendirian. Karena itu, kemitraan, standar bersama, dan dialog berkelanjutan menjadi semakin penting,” pungkasnya