JawaPos.com - Polemik Indonesia Game Rating System (IGRS) kini tak hanya menjadi perbincangan di kalangan para gamer saja, tetapi juga menarik perhatian tokoh publik. Anies Baswedan pun ikut angkat suara, menawarkan perspektif berbeda di tengah kritik terhadap implementasi sistem rating game tersebut.

Dalam pernyataan di akun X pribadinya, Anies menjelaskan kalau ia mengaku pernah terlibat langsung dalam tahap awal pembahasan sistem klasifikasi game saat masih bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, ia memahami betul arah awal dari kebijakan ini.

Menurut Anies, ada dua pendekatan utama dalam melindungi anak dari konten digital. Pertama adalah pendekatan 'sterilisasi', yakni melalui sensor dan pemblokiran konten. Kedua adalah pendekatan 'imunitas', yaitu membekali anak dan keluarga dengan kemampuan memahami serta menyaring konten secara mandiri. Ia menilai pendekatan kedua jauh lebih efektif dan berkelanjutan.

Baca Juga: OJK Beri Sanksi Kasus Manipulasi dan Pelanggaran Pasar Modal Rp78,7 Miliar

“Pendekatan kekebalan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam konteks ini, sistem seperti IGRS seharusnya berfungsi sebagai alat bantu edukasi, bukan instrumen pembatasan.

Anies juga menegaskan bahwa rating game idealnya digunakan oleh orang tua sebagai panduan dalam mendampingi anak.
Bukan sebaliknya, menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan atau sensor berlebihan terhadap konten game.

“Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orang tua… bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah," lanjut Anies.

Baca Juga: Misi Balas Dendam Goretzka ke Real Madrid, Siap Beri Kekalahan Sesungguhnya

Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran sebagian gamer yang menilai IGRS berpotensi mengarah pada kontrol konten, terutama setelah muncul berbagai kasus rating yang tidak sesuai di platform seperti Steam.

Libatkan Komunitas, Bukan Sepihak

Lebih jauh, Anies juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas game. Ia bahkan menyarankan agar komunitas diberi ruang lebih besar dalam menjalankan sistem seperti IGRS.

Menurutnya, pemerintah tidak selalu memiliki pemahaman paling tepat terhadap kebutuhan semua segmen masyarakat.
“Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan,” tegasnya.

Dengan melibatkan komunitas, sistem rating dinilai bisa lebih akurat, relevan, dan dipercaya.

Seperti diketahui, IGRS merupakan sistem klasifikasi usia resmi yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan mulai diwajibkan pada 2026.
Namun implementasi awalnya menuai kontroversi.

Baca Juga: 6 Pose Yoga Terbaik untuk Pengidap Asma, Simak!

Sejumlah game dilaporkan mendapat rating yang tidak sesuai dengan konten, memicu kebingungan sekaligus kritik dari gamer dan pelaku industri.

Pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa rating yang beredar saat ini belum final dan masih dalam proses verifikasi.

Pernyataan Anies menambah dimensi baru dalam perdebatan IGRS. Jika sebelumnya kritik lebih banyak berfokus pada aspek teknis, kini muncul sorotan pada arah kebijakan itu sendiri: apakah IGRS akan menjadi alat edukasi atau justru instrumen pembatasan?