JawaPos.com – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i meminta Pemkot Surabaya membenahi sistem pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di Surabaya.
Perbaikan tidak harus menunggu laporan langsung kepada wali kota atau viral di media sosial.
Sorotan itu mencuat setelah terungkap kondisi SDN Semolowaru IV Surabaya yang memiliki 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya ditunjang delapan ruangan, sehingga sejumlah siswa terpaksa belajar lesehan di perpustakaan tanpa kursi.
Menurutnya kerusakan fasilitas sekolah semestinya dapat ditangani melalui mekanisme pemeliharaan yang terencana.
Terlebih, sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran yang besar dalam APBD Surabaya.
Persoalan bangku sekolah yang rusak hingga membuat siswa harus belajar dengan posisi tidak nyaman menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penanganan sarana dan prasarana pendidikan.
Dia mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya yang membuka saluran pengaduan langsung bagi masyarakat.
Namun, penyelesaian persoalan melalui laporan langsung kepada kepala daerah dinilai tidak boleh menggantikan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
”Kami terus terang memberikan penghargaan kepada Pak Wali Kota yang membuka hotline langsung kepada warganya. Namun, persoalan seperti bangku sekolah yang rusak dan tidak segera diperbaiki ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Imam, Selasa (13/10).
Imam menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, perbaikan sejumlah sekolah di Surabaya masih masuk dalam daftar antrean atau waiting list.
Artinya, terdapat sejumlah sekolah yang membutuhkan renovasi maupun pembenahan sarana dan prasarana, tetapi penanganannya harus menyesuaikan prioritas anggaran.
Persoalan tersebut, lanjut dia, akan menjadi salah satu hal yang ditanyakan dalam pembahasan anggaran bersama pihak terkait pada pekan ini.
Meski memahami adanya keterbatasan prioritas pelaksanaan, Imam menilai Pemkot Surabaya perlu memastikan kerusakan fasilitas dasar sekolah tidak dibiarkan berlarut-larut.
Apalagi, anggaran pendidikan sudah mendapatkan porsi besar dalam APBD Kota Surabaya.
”Dengan anggaran pendidikan yang besar, semestinya persoalan seperti bangku rusak, tembok sekolah retak, atap bocor, hingga kamar mandi yang kumuh dan tidak higienis tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Imam menekankan, mekanisme pemeliharaan fasilitas publik harus berjalan transparan dan memiliki skala prioritas yang jelas.
Menurut dia, penyelesaian persoalan setelah viral di media sosial atau dilaporkan langsung kepada wali kota berpotensi menimbulkan kesan bahwa penanganan masalah tidak berjalan sebagaimana mestinya melalui jalur birokrasi.
”Pokoknya begitu Pak Wali dilapori dan turun melalui media sosial, semuanya selesai. Menurut saya, ini justru menjadi persoalan sistem. Kasihan kepala dinas, lurah, dan camat karena terkesan tidak bekerja, padahal persoalannya bisa saja sudah diusulkan tetapi terkendala mekanisme anggaran,” katanya.
Dia menilai, pola penanganan seperti itu juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam menentukan prioritas.
Sebab, masih banyak persoalan fasilitas publik lain yang sama pentingnya, tetapi belum memperoleh penanganan karena belum mendapat perhatian langsung dari wali kota.
Menurut Imam, pemerintah harus memiliki mekanisme yang memastikan setiap usulan masyarakat dinilai berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi di lapangan, bukan berdasarkan seberapa besar perhatian yang diperoleh di media sosial.
Dia juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara OPD, kelurahan, kecamatan, dan DPRD dalam mengawal kebutuhan masyarakat.
Imam menambahkan, usulan perbaikan yang disampaikan melalui jalur perencanaan maupun pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan semestinya mendapat kejelasan mengenai tindak lanjutnya.
"Jika usulan tidak dapat direalisasikan, pemerintah perlu menjelaskan penyebab serta ketentuan yang menjadi kendalanya," jelasnya.