JawaPos.com - Ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, Kementerian Agama (Kemenag) justru mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas cakupan program tersebut ke seluruh pesantren dan madrasah di Indonesia.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii mengatakan, insiden dugaan keracunan di Ponpes Manbaul Hikam tetap harus dievaluasi.
Baca Juga: Perilaku Investasi di Pasar Modal Indonesia Makin Dinamis, Jumlah Investor Meningkat 9,9 Juta
Namun, kejadian tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan atau mempertanyakan kebutuhan MBG bagi para santri.
“Kita enggak usah ke yang lain. Di pesantren ini saja itu sudah hampir setahun dari SPPG yang sama dan tidak ada persoalan. Nah, baru kali ini yang mungkin ada persoalan,” kata Romo saat meninjau santri yang masih dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jumat (4/9).
Dari penelusuran awal, keluhan santri didominasi gangguan pada perut, seperti mual. Romo menyebut terdapat dua menu yang paling banyak dikeluhkan santri, yakni telur dan sayuran.
“Tadi kami tanya penyebabnya itu yang dominan di dua menu ya. Telur dan sayuran. Di dua menu itu yang dominan, telur dan sayuran,” ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Tawarkannya Lebih dari 100 Blok Migas ke Investor Rusia di Forum EEF
Menurut Romo, penyebab dugaan keracunan masih perlu dipastikan melalui investigasi. Beberapa hal yang akan dievaluasi di antaranya proses memasak hingga kesesuaian waktu konsumsi makanan dengan petunjuk teknis (juknis) MBG.
“Ini pasti apakah proses masaknya atau jadwal makannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di juknis,” jelasnya.
Kemenag juga meminta dapur SPPG yang selama ini memasok makanan ke Ponpes Manbaul Hikam dihentikan sementara untuk dievaluasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat persoalan dalam proses pengolahan makanan.
“Untuk dapur yang selama ini memberi masakan ini di-stop, itu juga dievaluasi apakah ada penyebab yang terjadi di dapur sehingga ada dua menu yang rata-rata anak-anak menganggap mengatakan rasanya agak berbeda,” katanya.
Meski terjadi insiden tersebut, Romo menyebut para santri tetap menginginkan program MBG. Berdasarkan komunikasi dengan sejumlah santri, mereka justru mengaku menunggu makanan dari program tersebut.
“Selama ini tadi beberapa yang kita tanya semuanya mereka menunggu. Mereka menunggu dan mereka sangat membutuhkan MBG itu,” ujarnya.
Baca Juga: Hasil Investigasi TNI AD Pasca Insiden dalam Peresmian Jembatan Pongpet Pangandaran yang Putus
Romo menegaskan investigasi harus difokuskan untuk mencari penyebab kejadian, bukan mempertanyakan keberadaan program MBG di pesantren.
“Tentu akan dievaluasi penyebabnya apa. Karena dari dapur yang sama, untuk anak yang sama, setelah berjalan sekian bulan kejadiannya hari ini. Itu kan harus ada investigasi,” tegasnya.
“Bukan investigasi masuk ke wilayah perlu tidaknya MBG, tapi ini ada apa. Itu yang perlu kita selesaikan. Artinya MBG-nya semuanya mengatakan mereka sangat senang dan menunggu datangnya makanan dari MBG,” sambungnya.
Di tengah insiden tersebut, Kemenag justru tengah mempercepat perluasan cakupan MBG bagi pesantren dan madrasah. Romo mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Kepala BGN agar tidak ada lagi pesantren yang belum mendapatkan jatah program tersebut.
Baca Juga: Rusia Kehilangan Seluruh 16 Satelit Terbaru, Ambisi Menyaingi Starlink Tersandung di Orbit
“Kami justru sekarang sedang ngebut. Pak Direktur Pesantren ini, kita sudah ngebut agar tidak ada lagi pesantren yang tidak mendapatkan jatah MBG. Termasuk juga madrasah,” katanya.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemenag, cakupan MBG untuk pesantren saat ini baru sekitar 42 persen. Artinya, masih ada sebagian besar pesantren yang belum mendapatkan manfaat program tersebut.
“Kalau di total yang kemarin kita gabung sudah di atas 40 ya? 42 persen,” ujar Romo.
Kemenag menargetkan perluasan tersebut dapat dituntaskan tahun ini, terutama untuk pesantren yang berada di wilayah terpencil.
“Kita berharap tahun ini tidak ada lagi madrasah dan pesantren yang tidak mendapat manfaat untuk makan gratis dari MBG,” tegasnya.
Romo menjelaskan, terdapat perubahan skema penyediaan MBG untuk pesantren. Jika sebelumnya pembangunan dapur mensyaratkan jumlah santri tertentu, kini pesantren dengan jumlah santri sekitar 1.000 orang atau kurang sudah diperbolehkan mengoptimalkan dapur yang dimiliki.
Baca Juga: Bimbang Pilih Susu Formula untuk Anak? Berikut Tips Dari Chef Arnold
“Dulu itu kan mesti 3.000 baru bisa bikin dapur. Kalau sekarang pesantren yang santrinya 1.000 atau kurang dikit itu sudah boleh bikin dapur sendiri dan tidak perlu prototype-nya macam SPPG,” jelasnya.
Meski demikian, standar keamanan pangan tetap harus dipenuhi. Khususnya terkait kebersihan, pencucian peralatan, penyimpanan bahan makanan, hingga pengelolaan limbah.
“Dapur yang ada di-update, cuma yang perlu sama itu adalah higienisnya, tentang pencucian, penyimpanan, dan pembuangan limbah,” tandasnya.