JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai menyoroti pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya, usai terjadi insiden keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai informasi, ratusan siswa dan sejumlah guru tingkat TK, SD, dan SMP mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG yang didistribusikan oleh satu dapur yang sama, yakni SPPG Tembok Dukuh.
Setiap harinya, dapur MBG yang berada di Jalan Demak Madya, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya ini memproduksi lebih dari tiga ribu paket makan yang dibagikan ke 13 sekolah sekitar.
Menteri HAM Pigai menilai kapasitas satu dapur melayani 13 sekolah itu terlalu berlebihan, sehingga pengelola berisiko tidak cermat, kurang teliti, tidak cekatan, dan tidak disiplin dalam mengontrol kualitas makanan.
Baca Juga: KPK: Ada Upaya Pihak Eksternal untuk Hambat Penyidikan Korupsi di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu
"Saya pikir, 1 dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak, sehingga dalam manajemen pengelolaannya, ya amatir, tidak profesional," tuturnya setelah meninjau korban keracunan MBG di RSIA IBI Surabaya, Rabu (13/5).
Menurut Pigai, satu SPPG seharusnya tidak mengelola lebih dari 3.500 paket MBG. Untuk kota-kota besar, seperti Surabaya, Jakarta, dan Medan, kapasitas perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan
Pigai menyebut jumlah ideal sekolah untuk satu SPPG sudah diatur dalam petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN). Standarnya berbeda antara daerah 3T dan wilayah metropolis seperti Surabaya, Jakarta.
"Maaf ya, Kota Surabaya itu mungkin satu sekolah saja sudah ribuan anak. Jadi saya pikir satu SPPG dibebani 13 sekolah itu tidak wajar, terlalu banyak. Oleh karena itu harus ditinjau ulang," tegas Pigai.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM menegaskan bahwa program MBG yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, sejatinya memiliki tujuan positif, yakni menekan angka stunting dengan pemenuhan gizi anak.
"MBG itu nggak salah, maksudnya baik untuk mewujudkan masa depan anak yang sehat, kenyang, dan pintar, yang salah itu cara masaknya, pengelola SPPG-nya kurang profesional," ucapnya.
Namun dalam pelaksanaannya, Pigai menyebut masih banyak dapur MBG di berbagai daerah yang tidak cakap dalam mengelola makanan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional.
Baca Juga: IHSG Masuk Zona Merah Usai Pengumuman MSCI, Investor Diminta Tenang dan Mulai Akumulasi
"Tidak semua dilakukan secara profesional. Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul, kita harus akui. Masih ada dapur yang pengelolaannya kurang cermat, sehingga terjadi seperti ini (insiden keracunan)," pungkas Pigai.
Klarifikasi SPPG Tembok Dukuh, Klaim Olah Makanan Sesuai Prosedur
Kepala SPPG Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan yang diduga terjadi setelah ratusan korban menyantap menu MBG dari dapurnya.
"Kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terdampak, kepada siswa dan guru yang keracunan makanan kita. Dari kami akan bertanggung jawab penuh terhadap pengobatan," ujar Chafi.
Kendati demikian, Chafi menegaskan bahwa bahan makanan yang dipakai dalam kondisi segar. Proses pengolahan hingga penyajian dalam ompreng MBG juga sudah dilakukan sesuai prosedur BGN yang berlaku.
"Dagingnya nggak basi, karena saat kita terima dagingnya sudah bagus. Memang daging itu kan bahan yang sangat riskan banget gitu. Bumbunya pun sudah sesuai sama resep dan standar masaknya begitu," tegasnya.
Atas insiden ini, operasional dapur MBG di SPPG Tembok Dukuh dihentikan sementara waktu. Penghentian dilakukan sambil menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dari BBLK Surabaya keluar.