JawaPos.com - Sidang perkara dugaan korupsi yang menyeret Mantan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam persidangan terbaru, kuasa hukum meminta pembatalan dakwaan.

Permohonan itu disampaikan dengan alasan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dinilai keliru. Tim kuasa hukum menyebut terdapat kesalahan sasaran atau error in persona dalam penetapan terdakwa.

Kuasa hukum, Indra Priangkasa menilai dakwaan terkait dugaan suap dan gratifikasi tidak disusun secara cermat. Ia menyebut ada enam poin keberatan yang diajukan dalam eksepsi tersebut di hadapan majelis hakim.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo 20 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Salah satu dasar keberatan adalah uraian dakwaan yang dianggap tidak tepat, seperti soal perpanjangan jabatan direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo yang disebut berawal dari komunikasi pihak lain, bukan Sugiri Sancoko.

Pihak lain yang dimaksud kuasa hukum adalah Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Agus Pramono.

"Sedangkan Pak Giri (Sugiri Sancoko) tidak tahu soal itu, sehingga kita berani (ajukan eksepsi) terkait perpanjangan jabatan dan pemberian sejumlah uang itu. Mensreanya ada di dua orang itu, Yunus dan Agus," imbuhnya.

Kuasa hukum juga keberatan atas dakwaan yang dinilai tidak lengkap terkait gratifikasi, konstruksi perbuatan yang kabur, hubungan jabatan dengan perbuatan yang tidak jelas, serta uraian peran dan kesalahan terdakwa.

Baca Juga: Klasemen Liga Inggris: Arsenal Masih di Puncak, Manchester City Tipiskan Jarak Jadi 3 Poin

"Karena dakwaan dinyatakan kabur atau tidak jelas atau salah sasaran, maka dakwaan itu juga harus batal demi hukum, terdakwa harus keluar dari tahanan serta harus dikembalikan harkat dan martabatnya," pungkas Indra.

Kronologi singkat
KPK menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sebagai tersangka kasus dugaan suap yang mencakup tiga peristiwa, usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 7 November 2026.

Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto.

Sugiri didakwa tiga peristiwa tindak pidana korupsi, yakni jual beli jabatan Direktur RSUD Ponorogo, penerimaan suap atas proyek pembangunan fisik RSUD, dan menerima gratifikasi sekitar Rp 5,5 miliar.

Sugiri Sancoko dan Agus Pramono didakwa dengan Pasal 12 huruf a dan b atas dugaan suap, juga Pasal 12B atas dugaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK).

Sementara Yunus Mahatma didakwa dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU TPK atas perbuatan menyuap dan menerima suap terhadap Sucipto, serta Pasal 12a UU TPK atas perbuatannya menyuap Sugiri Sancoko terkait jual-beli jabatan.