JawaPos.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan siap untuk mengikuti retreat kepala daerah, yang dijadwalkan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Menurut Eri, retreat merupakan momen yang tepat untuk menyamakan persepsi atau pemahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan nantinya akan selaras.

“Inilah waktunya pemerintahan ini bersatu, dan tidak ada lagi membedakan mana pemerintah pusat dan mana pemerintah daerah,” tutur Wali Kota Surabaya terpilih untuk periode 2025-2030 itu, Minggu (16/2).

Ia juga menilai bahwa bertemunya para kepala daerah ini bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Terutama terkait penanganan stunting dan warga miskin.

“Ini akan kami sampaikan dan diskusikan ya pada saat retreat, karena kan tidak mungkin ada tiga lembaga memiliki data kemiskinan berbeda, karena itu nanti akan saya sampaikan di forum itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Eri mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah daerah kesulitan, ketika akan memberikan intervensi kepada warga miskin, karena keterbatasan untuk mengakses data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Bagaimana kita bisa tahu dalam satu keluarga miskin itu yang umur produktif berapa itu kan tidak tahu kita. Ini lah yang akan kami sampaikan ke dalam retreat nanti,” tandas Eri Cahyadi. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan, hasil kesehatan para pasangan kepala daerah terpilih secara umum baik dan tidak ada catatan khusus.
 
“Kami pantau tadi dari cek kesehatan, tes darah, tensi, dan lain-lain, keseluruhan umumnya baik. Ya, kalaupun tensi agak-agak naik sedikit, itu biasa karena lelah, kurang tidur, dan lain-lain,” kata Bima di Jakarta, Minggu (16/2).
 
Bima menyebutkan, seusai melaksanakan prosesi pelantikan, para pasangan kepala daerah terpilih dijadwalkan mengikuti kegiatan orientasi kepemimpinan kepala daerah di Magelang.

Dalam sesi tersebut, kepala daerah akan dibekali materi yang memuat tentang program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, kesehatan, hingga pendidikan.