JawaPos.com - Salah satu janji paling momenumental dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka adalah menghadirkan 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai hari ini, janji tersebut kerap ditagih oleh masyarakat.
Tepat 2 tahun pemerintahan, kerja-kerja Gibran lebih banyak berada di belakang Presiden Prabowo. Dalam arti, ikut mengawal program prioritas presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski narasi yang dibawakan oleh mantan wali kota Solo itu bisa membuat partai koalisi bertanya-tanya, namun dia menunjukkan posisi yang jelas.
”Ketika ada keracunan beliau cek ke lapangan, bagaimana penanganan masalah tersebut, menyapa para korban untuk menyantuni biayanya sampai sembuh, kemudian beliau menyampaikan soal fokus dulu bawa bekal dari rumah, jangan dulu menyantap MBG yang masih belum selesai investigasi,” kata Direktur TRIAS Politika Strategis Agung Baskoro saat diwawancarai pada Senin (19/10).
Agung tidak menampik, keterangan yang disampaikan Gibran terkait MBG bisa diartikan macam-macam. Termasuk oleh partai pendukung pemerintahan. Namun, pada dasarnya Gibran tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas Prabowo di lapangan.
Baca Juga: Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe, KSP Listyo Sigit Prabowo Enggan Berkomentar
”Ini penting sebagai bagian untuk mengawasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan di titik ini peran Mas Wapres Gibran dalam tanda petik menjaga kualitas program,” ujarnya.
Tidak hanya MBG, Sekolah Rakyat sebagai program prioritas Presiden Prabowo juga dikawal oleh Gibran. Pada Kamis, 8 Agustus 2025, Gibran menegaskan bahwa program tersebut dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
”Untuk program pendidikan, Pak Presiden punya Program Sekolah Rakyat, ada asramanya, anak-anaknya (diberi) makan 3 kali sehari,” ucap Gibran dikutip dari laman resmi Sekretariat Wapres.
Menurut Gibran, Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada perluasan akses pendidikan, melainkan juga pada pembentukan karakter. Sistem asrama diharapkan membuat anak-anak hidup lebih mandiri sejak dini. Sebab, mereka dididik untuk tidak tergantung pada orang tua.
”Nyuci sendiri, tidur sendiri, semuanya sendiri,” imbuh putra sulung Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Artificial Intelligence, Ruang Bagi Anak Muda, dan Masa Depan Indonesia
Sejak awal Gibran diposisikan sebagai sosok pemimpin muda. Bukan hanya karena usia, pendekatan yang dilakukan oleh politisi kelahiran 1 Oktober 1987 itu juga sangat dekat pada generasi masa kini. Baik milenial yang sudah mulai matang maupun gen z.
Pada pertengahan Juni lalu, Wapres Gibran mengunggah video pada akun media sosial resminya @gibran_rakabuming. Dalam unggahan tersebut, Gibran membahas Artificial Intelligence (AI). Namun, beberapa warganet teralihkan oleh gestur mengelus-elus kucing yang dilakukan oleh mantan wali kota Solo tersebut.
Dalam video itu, Gibran dengan jelas menyampaikan bahwa AI merupakan bagian dari kehidupan hari ini. Bukan lagi teknologi masa depan yang sulit dijangkau. Untuk itu, dia mendorong berbagai pihak memaksimalkan AI. Termasuk para guru dan pelajar.
Baca Juga: Tampang Bharada Andika Rahmadani, Tersangka Kasus Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe
”Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar. Saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan, AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana,” ucap Gibran.
Sementara untuk para guru, Gibran berpesan agar mereka tidak menyerah belajar AI meski sangat mungkin muncul kekhawatiran dan perasaan canggung. Menurut dia, selalu ada kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri. Guru yang menguasai AI, diyakini memiliki kekuatan super untuk mendidik dengan lebih efektif.
Gibran menjelaskan bahwa AI bisa membantu guru dari sisi administratif. Mulai membuat pertanyaan, menyajikan penjelasan yang lebih sederhana dan diminati murid, sampai memberikan contoh kasus yang bisa membuat murid lebih cepat menyerap materi pembelajaran.
”Sehingga bapak dan ibu (guru) punya lebih banyak waktu untuk menyentuh sisi humanis. dan karakter murid-murid kita,” imbuhnya.
Namun demikian, Gibran juga mengingatkan, kecanggihan teknologi harus tetap diimbangi dengan dengan kemampuan berpikir kritis, semangat belajar, dan kemauan untuk terus berinovasi. Sebab, AI bisa saja dipakai untuk hal-hal positif. Tapi, tidak menutup kemungkinan dipakai berbuat tidak baik. Maka, etika integritas tetap penting.
”Mari kita belajar bersama-sama, namun ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar teknis penguasaan AI, yaitu etika. Teknologi tanpa etika itu berbahaya. AI bisa digunakan untuk membuat konten positif. Tapi, bisa juga dipakai untuk menyebar hoax, melakukan plagiarisme atau melanggar privasi orang lain,” imbuhnya.
Menurut Agung Baskoro, Gibran memang pelengkap bagi Prabowo sebagai presiden. Namun, positioning tersebut menunjukkan bahwa Gibran jelas berada dimana. Maka tidak heran bila pada awal-awal kepemimpinannya, dia sempat membuka kanal aduan bernama Lapor Mas Wapres.
”Anak-anak muda ya, milenial dan gen z, walaupun ini belum tampak terlalu gamblang ya ketika bicara soal lapangan kerja yang memang cukup monumental ketika publik mengingat 19 juta lapangan kerja. Bagaimana realisasinya, sudah sampai mana,” ucap dia.
Agung menilai, Giban perlu lebih konkret ketika berulang membahas artificial intelligence misalnya. Bagi milenial dan gen z, yang penting adalah pembuktian bahwa ucapan wapres tidak sebatas kata-kata. Melainkan benar-benar bisa menjadi solusi permasalahan mereka.
”Apa manfaat konkritnya bagi penyelesaian masalah mereka? Mas Wapres perlu mendefinisikan itu, apakah bentuknya lapangan kerja, peluang bisnis, dan lain-lain,” kata dia.
Baca Juga: Kapolri: Ada Keterlibatan Pihak Asing dalam Kasus Karhutla
Tidak hanya itu, Lapor Mas Wapres juga disorot oleh Agung. Dia menilai kanal itu harus direvisi. Kalau benar-benar ingin hidup dan tidak memunculkan polemik, maka kanal tersebut bisa menjadi Lapor Presiden dan Lapor Mas Wapres. Sehingga semua bisa menerima.
”Memang peran mas wapres ini sebatas pelengkap. Jadi, dia tidak bisa bergerak leluasa kalau memang tidak diinstruksikan. Termasuk ketika ada amanah soal bagaimana peningkatan atau pun percepatan pembangunan di daerah Indonesia timur, khususnya Papua,” terang dia.
Tugas tersebut tidak mudah, namun tetap harus dilaksanakan oleh Wapres Gibran. Tidak heran, dalam beberapa kesempatan dia turun langsung ke Indonesia bagian timur. Untuk menyapa masyarakat di sana, sekaligus melihat langsung pelaksanaan program pemerintah.
”Bahwa dia harus banyak memberikan energi ke Indonesia bagian timur sehingga pembangunannya bisa lebih merata dan tidak tertinggal jauh dari luar Papua seperti di Jawa, Sumatera,” imbuhnya.
Representasi Presiden Prabowo dalam Forum Internasional di Afrika Selatan
Tiba di Bandara Internasional O. R. Tambo di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel) pada Jumat, 21 November 2025, Wapres Gibran mengikuti rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Afsel selama 2 hari. Mulai 22-23 November 2025. Gibran menggantikan Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional tersebut.
Setelah menempuh perjalanan lebih dari 10 jam dari Jakarta, Gibran mendapat sambutan hangat dari Menteri Listrik dan Energi Afsel Kgosientsho Ramokgopa dan beberapa delegasi Indonesia seperti Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Afsel Saud Purwanto Krisnawan dan Atase Pertahanan Indonesia di Pretoria Kolonel (Mar) Guntur Alamsyih.
Dari Bandara Internasional O. R. Tambo, Gibran langsung menuju Saxon Hotel Johannesburg untuk memulai rangkaian kegiatan di Afsel. Berdasar informasi yang dibagikan oleh Sekretariat Wapres, Gibran akan mengikuti jalannya KTT G20 Afsel secara penuh. Baik yang berlangsung hari ini maupun kegiatan yang berjalan besok hari di Johannesburg Expo Center.
Melalui forum internasional yang dihadiri oleh berbagai pimpinan dunia, Wapres Gibran ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk menegaskan posisi Indonesia dalam berbagai isu strategis global. Presiden Prabowo ingin Indonesia terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global serta penguatan kerja sama internasional.
Selain mengikuti jalanya KTT G20 selama 2 hari, Wapres Gibran juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral bersama beberapa pimpinan negara sahabat. Dia diberi mandat menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pesan untuk memperkuat hubungan kerja sama antar negara. Termasuk dalam Indonesia-Africa CEO Forum.
Dalam unggahan pada akun resmi miliknya, Wapres Gibran menyampaikan bahwa dirinya turut menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk delegasi yang hadir dalam Indonesia-Africa CEO Forum. Dia menekankan, forum tersebut merupakan langkah besar untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Afrika.
Baca Juga: Ketekunan Marnawi Melawan Tandusnya Bumi Karapan Sapi
”Saya menekankan bahwa forum ini merupakan langkah besar untuk memperkuat hubungan dan komitmen kedua negara. Pertumbuhan ekonomi global bukan saja harus kuat, tapi juga fair dan inklusif,” tulis Gibran.
Gibran sangat berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pemerintah Afsel terhadap dirinya dan seluruh delegasi dari Indonesia. Menurut dia, hubungan Indonesia dengan Afrika. Dia yakin dan percaya, dengan kolaborasi antara Indonesia dan Afrika, pertumbuhan ekonomi akan semakin baik, adil, dan inklusif.
Lewat pidato yang sama, Gibran menyinggung soal kunjungan Presiden Afsel Cyril Ramaphosa ke Indonesia beberapa waktu lalu. Menurut dia, kunjungan tersebut menegaskan kembali kerja sama yang kuat antara Indonesia dengan Afsel dan negara-negara Afrika lainnya.
”Kedua presiden sepakat untuk bebas visa masuk. Jadi, saya pikir kabar baik untuk kalian semua,” ucap Gibran dibalas tepuk tangan.
Wapres Gibran Butuh Keleluasaan Lebih untuk Bantu Dongkrak Kinerja Pemerintah
Pada akhirnya, Agung Baskoro menyatakan bahwa Gibran tidak bisa dilepaskan dari Prabowo sebagai presiden. Kinerja kedua politisi tersebut harus dinilai satu paket. Itu berlaku dari masa ke masa sejak reformasi. Kerja presiden akan menentukan penilaian terhadap kerja wapres.
”Kinerja presiden dan wapres itu sepaket ya. Jadi, kalau terpisah saya kira tidak pas juga. karena wapres bergerak sesuai dengan arahan presiden,” ujarnya.
Jika presiden bekerja baik, kata Agung, maka wapres juga akan dinilai baik. Sebaliknya, saat kinerja presiden kurang, imbasnya juga akan dirasakan wapres. Karena belakangan ini sedang banyak sorotan kepada pemerintah, dia menilai wapres perlu diberi keleluasaan lebih.
”Peran wapres perlu dikuatkan dan perlu diberi arahan yang lebih konkret sehingga nanti bisa diukur capaian kinerjanya. Karena kalau wapres tidak tampak bekerja, bisa jadi karena beliau tidak punya keleluasaan untuk bergerak. Jadi, kalau ada keleluasaan itu bisa lebih maksimal,” bebernya.
Setelah 2 tahun pemerintah, tentu masih ada program yang harus dituntaskan. Apalagi menyangkut MBG yang terus disorot. Belum lagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Gibran sebagai wapres harus terus membantu presiden untuk memastikan program-program itu terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Polemik Ijazah SMA Mencuat di MK, Hingga Jokowi Sebut Operasi Politik
Perjalanan Gibran selama 2 tahun bertugas bukan hanya diwarnai sorotan karena berbagai tindak-tanduknya. Isu ijazah SMA belakangan mencuat dan ramai jadi bahasan publik. Pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa malam (6/10) menjadi pemicunya.
Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang dapat disetarakan dengan ijazah dari jenjang pendidikan SMA atau sederajat.
Namun demikian, fakta tersebut tidak cukup bagi MK untuk mendiskualifikasi Gibran dari posisinya. Sebab, status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir secara faktual setelah dilantik dan diambil sumpahnya pada 20 Oktober 2024 bersama Presiden Prabowo Subianto.
”Mahkamah mendapatkan keyakinan akan kebenaran terkait adanya keadaan khusus dalam perkara a quo, yaitu dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf | UU Pemilu,” kata Hakim Konstitusi Adies Kadir saat membacakan pertimbangan di Gedung MK.
Putusan itu memantik ragam reaksi, termasuk aduan dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Sementara pakar politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyatakan bahwa persoalan administrasi dan syarat minimal pencalonan berijazah SMA atau sederajat berpotensi menjadi hambatan bagi Gibran apabila hendak kembali bertarung dalam kontestasi pemilu pada 2029 mendatang.
”Tentu dengan realitas semacam ini Gibran bisa terhambat maju (dalam pemilu) 2029 karena syarat sebagai capres atau cawapres minimal berijazah SMA atau sederajat,” imbuhnya.
Sementara itu, Jokowi menegaskan bahwa munculnya isu ijazah Gibran tidak lepas dari operasi politik. Dia menilai ada operasi politik yang membuat isu ijazah S1 dirinya dan ijazah SMA Gibran muncul ke permukaan hingga menjadi polemik di ruang publik.
”Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penunggang gelap yang menunggangi lagi. Jadi, menjadi ramai sekarang,” ujarnya.