JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar diaspora Indonesia di luar negeri mendapat kesempatan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Usulan itu, disampaikan secara resmi oleh presiden saat berbicara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Jumat (15/8).

Dalam keterangan resmi dari BPMI Setpres, disampaikan alasan presiden mengusulkan hal itu. Yakni untuk memberi ruang bagi talenta-talenta Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan istimewa dan dapat memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional.

”Saya sampaikan ke dewan, saran Pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia,” kata Prabowo dikutip pada Sabtu (15/8).

Tentu saja usulan itu perlu dilihat lebih jauh. Mengingat pemerintah juga memberikan penekanan bahwa peluang memiliki kewarganegaraan ganda sebagaimana disampaikan oleh presiden bersifat sangat terbatas. Artinya tidak sembarangan diaspora mendapat kesempatan itu.

Menurut Prabowo ada potensi besar diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Utamanya para diaspora yang memang keahlian tertentu. Mereka dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan serta daya saing Indonesia di kancah global.

Prabowo menyebut, sebagian dari mereka memilih atau terpaksa mengambil kewarganegaraan negara lain karena tuntutan karier, keluarga, maupun pengabdian profesional di luar negeri. Karena itu, pemerintah ingin menghadirkan kebijakan yang dapat menjembatani kepentingan tersebut.

Yakni lewat perubahan undang-undang yang akan diajukan kepada DPR. Pemerintah berniat membuka ruang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi individu dengan talenta istimewa yang dinilai mampu memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.

”Pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional,” terang Prabowo.

Baca Juga: WN Israel Diduga Tinggal dan Usaha di Bali, Imigrasi: Punya Kewarganegaraan Ganda

Dia pun menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan dirancang secara selektif dan terukur. Pemerintah memastikan memasukkan mekanisme uji integritas serta menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima kewarganegaraan ganda.

”Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta pelindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara,” tegasnya.